Satlantas Polresta Depok Nilai Margonda Berbayar Belum Tepat

90
Bus jurusan Depok-Bandara saat melintas di Jalan Raya Margonda

Margonda | jurnaldepok.id
Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Depok menilai wacana Prabayar di Jalan Margonda tidak tepat.

Demikian dikatakan Kasatlantas Polresta Depok Kompol Sutomo kepada wartawan pada Rabu(27/11).

Dia mengatakan terkait wacana soal jalan Prabayar di Margonda jajarannya belum pernah diajak rapat.

“Nanti kalau diajak rapat mungkin akan kita kaji. Margonda ini dibanding Tangsel lebih bagus Tangsel, “katanya.

Dia menambahkan, jika diterapkan berbayar belum tepat karena kondisi trotoar masih banyak yang bolong.

“Kalau untuk solusi macet, yang tepat itu harusnya pembenahan jalan. Di Depok jangan banyak putaran kalau ada putaran harus ada under pass atau fly over,”katanya.

Sutomo menambahkan Pemerintah Depok harusnya mendengar saran dari stakeholder terkait dan masyrakat.

“Ada lubang yang membahayakan segera tertutup, drainase benahi dulu biar tidak banjir enggak banjir. Margonda ini kan jalan nya banyak U Turn. Kalau kita tutup dianggapnya merepotkan padahal itu adalah upaya kita mengurai kemacetan. Satu detik aja ada yang berhenti muter itu akan bikin macet,” paparnya.

Sutomo mengungkapkan jumlah volume kendaraan di Margonda per jam 4.500 kendaraan roda dua, arah Depok-Jakarta. Terjadi di jam padat yakni pukul 06.00 hingga 07.00 pagi.

Sementara itu Sekertaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan, ERP masih sebatas kajian belum sampai tahap implementasi atau penerapan. Sehingga belum bisa dinyatakan sebuah kebijakan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kadishub dan beliau mengatakan bahwa itu baru berupa kajian belum sampai ke penerapan. Jadi belum bisa dikatakan sebuah kebijakan, karena masih banyak kendala yang harus dikaji,”ucapnya.

Selain itu, Hardiono mengatakan ada banyak variabel atau fokus dari aturan ERP.
Pasalnya apabila memang ditetapkan kedepannya, aturan mengenai jalan berbayar tersebut akan menjadi kebijakan publik.

“Harus ada kajian yang matang, sebelum menjadi kebijakan,” bebernya.

Hardiono menegaskan BPTJ harus mengkaji aturan tersebut secara akademis kemudian sampaikan kepada Pemerintah Kota Depok. Seperti diketahui, ERP juga akan diterapkan di Jalan Utama Margonda Kota Depok.

“Karena Pemkot yang terdampak, nah dampaknya itu merugikan atau menguntungkan. Kan, kita belum tau itu ditambah lagi nanti komen masyarakat (sebagai pengguna jalan) seperti apa,” katanya.

Saat ditanya lebih jauh mengenai aturan berbayar tersebut, Hardiono menjelaskan belum mengetahui secara pasti.

“Saya belum liat kajiannya seperti apa minimalnya sudah dibaca baru saya komentar (lebih jauh),” jelasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here