Gegara Ditunda, Sidang Vonis First Travel Berlangsung Ricuh

77
Kericuhan terjadi lantaran sidang vonis First Travel ditunda

Sukmajaya | jurnaldepok.id
Sidang gugatan vonis perdata korban First Travel ditunda yang menyebabkan para korban kesal. Ruang sidang menjadi ricuh bahkan ada jamaah yang jatuh pingsan di dalam ruang sidang. Majelis hakim menunda sidang dengan alasan musyawarah belum selesai.

“Bapak, Ibu sidang putusan, kami tunda karena musyawarah belum selesai,” kata Ketua Majelis Hakim Ramond Wahyudi pada Senin(25/11).

Para korban merasa kecewa atas penundaan tersebut sehingga mereka berteriak meminta keadilan. Bahkan salah satu, jamaah wanita pingsan.

Eni Rifqiah, koordinator jamaah mengatakan pihaknya telah menunggu lama vonis perdata kasus tersebut. Namun, hanya dalam waktu lima menit hakim menyatakan ditunda.

“Kami semua tentu kecewa bisa dibayangkan katanya mau musyawarah tapi kenapa di tunda. Bayangkan, kami sudah mengikuti sidang ini sejak 4 Maret 2019 lalu atau kurang lebih tujuh bulan lamanya,” katanya.

Selama ini pihaknya telah melewati masa sulit mulai dari sidang Pidana hingga mengajukan gugatan perdata. Seluruh mekanisme hukum ditempuh demi mendapatkan hak. Dia mewakili 3.207 jamaah, dengan total kerugian kurang lebih Rp 49 Miliar.

“Kami disini tanpa kuasa hukum yang sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Jadi kami memperjuangkan kelompok Ini,” ucapnya.

Zulherial, salah satu korban calon jamaah yang datang dari Kota Palembang ke Depok untuk mengikuti sidang tersebut mengaku emosi. Dirinya sempat memukul meja karena kesal sidang diundur.

“Intinya kami meminta ganti rugi apa yang telah disetorkan kepada First Travel yang merupakan kami. Kalau memang dilelang serahkan kepada kami itu bukan milik negara,” katanya.

Dia mengaku telah menyetorkan uang senilai Rp 84 Juta untuk memberangkatkan kekuarganya ke Tanah Suci. Namun dia justru menjadi korban penipuan.

“Kami akan terus berjuang karena ini adalah jerih payah dari awal. Bagaimanapun caranya meminta ganti rugi,” tutupnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Depok Nanang Herjunanto menegaskan penundaan putusan sidang perdata atas aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel adalah murni kewenangan majelis hakim. Sebab, musyawarah tiga hakim yang memimpin jalannya sidang belum final.

“Kami tidak bisa memberikan penjelasan hanya bisa memberikan penjelasan bahwa musyawarah majelisnya belum selesai. Kemudian putusannya ditunda,” katanya.

Nanang mengungkapkan, sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin, 2 Desember 2019. Namun ia pun tidak bisa mengetahui apa hasil dalam sidang nanti. “Ya musyawarah majelisnya kalau sudah selesai baru bisa diputus,” ujarnya.

Ia mengaku tidak bisa memastikan apakah pada pekan depan sidang akan berakhir atau justru sebaliknya kembali ditunda. “Itu kewenangan majelis hakim. Kalau secara hukum masih bisa ditunda lagi, tapi tentunya kan perkara itu pada asasnya sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Ya musyarawahnya secepat mungkin karena asasnya seperti itu,” ujarnya.

Nanang menuturkan musyawarah majelis hakim bersifat rahasia dan baru diketahui setelah jadwal sidang putusan.

“Apakah putusannya bisa dibacakan atau masih belum selesai. Tentu kita tidak bisa memberitahukan bahwa ini putusannya akan ditunda seperti itu. Kami pun sebagai humas tidak tahu kalau itu ditunda,” pungkasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here