Tak Cukup Modal Cinta, Nikah Di 2020 Bakal Ribet

1715
istimewa

Margonda | jurnaldepok.id
Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan sertifikasi pernikahan bagi calon pengantin menuai kontroversi. Banyak dari masyarakat yang merasa keberatan karena dianggap merepotkan dan banyak pula yang belum tahu apa itu sertifikasi pernikahan.

“Sertifikasi pra nikah tidak harus menjadi kewajiban bagi para calon keluarga yang akan menikah, apalagi ini untuk menjadi syarat administrasi menikah, bagi saya ini akan menambah beban dan bagi yang ingin menikah dengan adanya program ini,” ujar Diego Renando, warga Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, kepada Jurnal Depok, Kamis (21/11).

Nando, biasa ia disapa akrab mengungkapkan, calon pengantin lebih baik diberikan penyuluhan secara mendalam pra nikah ketimbang harus disertifikasi pernikahan.

“Untuk yang akan melaksanakan ibadah nikah yang harmonis dan sehat, perlu ada penyuluhan,” paparnya akan melangsungkan pernikahan pada Agustus 2020.

Hal senada diungkapkan oleh Wawan, warga Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, yang akan melangsungkan pernikahannya pada Februari 2020 itu mengungkapkan, rencana sertifikasi pernikahan cukup rumit.

“Karena dalam aturan yang mau diterapkan di tahun 2020 itu calon pasangan diwajibkan bahkan menjadi syarat perkawinan sebelum menikah, pasangan calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pranikah itu kurang lebih selama tiga bulan,” tandasnya.

Menurutnya, hal itu akan membuat rumit bagi pasangan calon, karena pernikahan ini salah satu penyempurnaan ibadah.

“Jadi enggak perlu dibuat rumit seperti itu, cukup dengan yang ada sekarang saja yaitu hanya ada penataran bagi pasangan calon dan itu dilakukan hanya satu hari. Saat ini persyaratannya saja ada banyak, masa mau ditambah rumit dengan adanya sertifikasi,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, H Asnawi mengatakan, bahwa pihaknya belum menerima juklak dan juknis terkait hal itu. Pihaknya juga masih bertanya-tanya siapa yang nanti melaksanakan itu.

“Karena kan di Kemnko PMK itu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Bagi kami Kementerian Agama yang selama ini sudah berjalan ada yang namanya proses kursus calon pengantin selama dua hari,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa sertifikasi dan kelas pra nikah yang digulirkan pemerintah pusat melalui kementerian baru sebatas wacana. Namun begitu, jika hal tersebut jadi diterapkan Kemenag akan siap menjalankan.

“Makanya kami ingin lihat juklak dan juknisnya seperti apa, misalnya kursus calon pengantin tiga bulan, apakah itu untuk orang yang segera menikah dan telah mendaftar, atau apakah untuk pelajar dan mahasiswa sasarannya, kalau yang mau segera menikah kan sudah berjalan, tapi ini kan kami belum tahu segmennya untuk siapa, apakah calon pengantin yang sudah mendaftar nikah atau belum. Kalau yang belum daftar nikah seperti pelajar atau siapa saja bisa disisipin di dalam pelajaran,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Kota Depok belum akan menerapkan sertifikasi pernikahan tersebut di tahun ini.

“Di dalam materi kursus calon pengantin pun kami sampaikan terkait manajemen keluarga, manajemen rumah tangga kenapa harus menikah dan berumah tangga, manajemen keuangan, hukum-hukum pernikahan, kewajiban suami dan istri seperti apa, jadi lebih kepada pembinaan,” pungkasnya.

Sebelumnya seperti dilansir dari liputan6.com, Kementerian Kordinator bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK menggulirkan program sertifikasi pernikahan.

Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, pembekalan pranikah adalah suatu hal yang penting.
Muhadjir menjelaskan, pembekalan ini tak hanya berkaitan dengan agama, namun juga multiaspek. Nantinya, Kemenko PMK bakal menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here