Margonda | jurnaldepok.id
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, H Dadang Wihana menegaskan bahwa pihaknya dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) belum membahas terkait jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kota Depok.
“Perlu kami sampaikan bahwa ERP baru tahap kajian BPTJ, belum ada pembicaraan dengan Depok untuk implementasi tahun 2020,” ujar Dadang kepada Jurnal Depok, Jumat (15/11).
Ia mengungkapkan, pada Rabu, 13 November lalu dirinya bertemu langsung dengan Kepala BPTJ untuk membahas LRT Cibubur-Baranangsiang.
“Tidak ada pembicaraan hal tersebut (ERP,red). Penerapan ERP pada tahun 2020 untuk Margonda pun itu belum pasti,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk penerapan ERP banyak hal yang harus dibahas secra teknis.
“Misalnya infrastrukur pendukung dan penyediaan transportasi publik. Ini yang harus kami benahi terlebih dahulu saat ini,” terangnya.
Jadi, kata dia, pertemuannya dengan Kepala BPTJ Rabu kemarin sama sekali tidak membahas ERP untuk wilayah Depok.
“Kami hanya membahas LRT Cibubur-Baranangsiang. Trasenya, kebetulan salahsatu stasiun ada di Depok yaitu di Harjamukti,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
