APBD 2020 Disahkan, Walikota Tepis Adanya Anggaran Siluman

68
Walikota Depok saat menandatangani Raperda APBD Tahun Anggaran 2020

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kemarin telah menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020.

Dalam penyusunannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berasama DPRD, Walikota Depok, Mohammad Idris memastikan tidak ada anggaran yang mubazir dan anggaran siluman.

“Enggak ada anggaran siluman, nanti bisa diperiksa. Kalau penganggaran secara keuangan itu BPK, jadi opini BPK itulah yang akan kami lihat walaupun opini BPK dan WTP tidak menjamin tidak adanya korupsi, itu betul. Tapi dengan adanya WTP opini BPK artinya efisiensi dan efektivitas bisa terjamin,” ujarnya kepada Jurnal Depok, Rabu (13/11).

Selain itu, Idris juga menegaskan tidak ada anggaran yang mubazir pada Raperda APBD Tahun Anggaran 2020.

Dikatakan Idris, Silpa itu bukan suatu hal yang mubazir, dalam konteks birokrasi juga tidak ada yang mubazir.

“Sebab itu kembali ke rakyat juga, yang namanya mubazir itu terbuang-buang, terbengkalai, sia-sia, itu namanya mubazir. Kalau dipakai lagi itu tidak, misalnya Silpa tahun ini diperkirakan sampai Rp 600 miliar, tetapi ternyata kita memang dficit pada anggaran tahun 2020, nah itu bisa dimasukan untuk menutupi deficit, Alhamdulillah Rp 500 miliar bisa ditutupi oleh adanya silpa ini,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa presiden juga telah mengarahkan agar anggaran-anggaran yang mubazir dan sia-sia dapat dipangkas.

“Misalnya kunjungan kerja, kunjungan kerja tidak ada hasil yang efektif ini sia-sia namanya. Kami juga melakukan itu, tidak ada kunjungan kerja kecuali memang terkait dengan masalah peraturan-peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan DPRD, selain itu tidak ada lagi kunjungan kerja,” katanya.

Hal senada ditegaskan oleh Ketua DPRD Depok, TM Yusufsyah Putra. Dikatakan Putra, dalam finalisasi yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, pihaknya tidak menemukan adanya anggaran siluman.

“Enggak adalah, semua bagus. Teman-teman anggaran juga luar biasa dalam pembahasan serta kritis,” tandasnya.

Putra mengatakan, anggota dewan merupakan mandatory rakyat.

“Kalau kami main-main dalam menjalankan amanah rakyat, sehingga anggaran dibuang mubazir, itu perlu kami awasi juga. Insya Allah enggak ada (anggaran siluman,red),” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here