Tim Terpadu Penertiban Lahan UIII Minta Warga Membongkar Bangunan

34
Tim Terpadu Penertiban Lahan UIII saat berdialog dengan masyarakat

Cimanggis | jurnaldepok.id
TIM terpadu penertiban lahan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), kembali membuka ruang dialog bersama warga yang saat ini menempati lahan milik Kementerian Agama di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengatakan dengan memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan, Tim Terpadu memutuskan untuk memberikan waktu kepada warga yang masih menempati lahan tersebut untuk membongkar sendiri bangunannya.

“Kami akomodir itu atas saran dari Kapolres Depok dan Kuasa Hukum Kemenag, kami menerima ruang dialog dari mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut Linda menjelaskan, dalam dialog bersama warga tersebut, pihaknya menemukan bahwa mereka yang sebelumnya menolak ketentuan dalam Perpres 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional kini berbondong-bondong untuk meminta agar diakomodir seperti yang tercantum dalam Perpres tersebut.

“Kita ingin mendengar sebenarnya mengapa mereka tidak ingin ditertibkan, ternyata mereka yang dulunya tidak tunduk pada ketentuan Perpres kini ingin balik di-appraiser (dinilai) seperti teman-teman warga terdampak lainnya,” katanya.

Namun, kata dia, penilaian sudah tidak mungkin dilakukan lagi, pasalnya proyek tersebut telah berjalan sesuai prosedur.

Warga yang sebelumnya dengan sukarela dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pun kini telah menerima ganti uang santunan atau kerahiman. Selain itu juga, dibantu untuk sewa tempat tinggal di lokasi lain.

Warga yang menempati lahan Kemenag, dikatakan Lienda dianggap sudah melanggar Dan tidak memenuhi kriteria Perpres, tapi menempati lahan yang bukan haknya. Disitulah dikatakan Lienda adanya pelanggaran yang dilakukan para warga.

Lain halnya dengan rekan-rekan yang lain, dimana mereka diakui Lienda juga menempati, menggarap tapi kemudian tunduk pada Perpres maka diberikan santunan.

“Kalau ini ditawari nggak mau, ya sudah, berarti dilaksanakan penertiban,” ucapnya.

Penertiban bangunan dilaksanakan selama tujuh hari dan selesai pada, Kamis (14/11) mendatang.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here