SK Gubernur Tidak Bisa Intervensi Putusan Pengadilan Negeri

22
Terlihat lengang area Pasar Kemirimuka

Beji | jurnaldepok.id
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 yang dikabarkan akan direvisi dinilai tidak bisa mengintervensi keputusan Pengadilan Negeri tentang deklarasi eksekusi Pasar Kemirimuka.

“Kami nilai SK Gubernur yang ditandatangani Yogie S Memed itu tidak bisa merubah keputusan Pengadilan Negeri yang sudah inkrah untuk tetap melakukan pembacaan deklarasi eksekusi Pasar Kemirimuka,”kata Direktur PT Petamburan Jaya Raya Yudhy Pranoto Yohanto.

Dia menyangkal adanya informasi kalau Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang Baru terkait posisi Pasar Kemirimuka.

Yudhy menambahkan, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dengan Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas sekitar lima hektar yang terletak di Desa Kemirikuka, Kecamatan Beji Kotif Depok, Kabupaten Bogor untuk pembangunan Pasar Depok Lama atas nama PT Petamburan Jaya Raya sudah sangat jelas menyebutkan jika pasar tersebut masih atas nama perusahaan yang dia pimpin.

“Ini kan jelas lahannya sudah dibebaskan mau diapakan lagi, kami nilai keputusan sudah Inckraht,”katanya.

Dia mengatakan, hingga saat ini Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 tanggal 26 Desember 1986 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah sekitar lima hektar untuk pasar Depok lama atas nama PT Petamburan Jaya Raya masih berlaku.

 

Dia mengatakan, Pemkot Depok pernah mengajukan gugatan terhadap PT Petamburan Jaya Raya terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 pada tahun 2019 dengan nomor perkara 272/pdt-G/2018/PN Depok. Namun, gugatan yang dilakukan Pemkot Depok dinyatakan kalah dan pengadilan memenangkan PT Petamburan Jaya pada 26 Agustus 2019

Gugatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat ditolak PN karena PN beralasan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yakni Pemkot Depok mengandung Azaz Ne Bis In Idem. Dengan kata lain, gugatan aquo merupakan gugatan perkara yang subtansi masalah yang sama dimana obyek gugatan, pokok perkara dan pihak yang berpekara sebelumnya telah diperiksa di Pengadilan Bogor yang teregister perkara Nomor
36/Pdt/G/2009/PN Bgr tanggal 29 Maret 2010 Jo No 256/PDT/2010/PT BDG tanggal 5 Oktober 2010 Jo Nomor 695/K/PDT/2011 tanggal 9 Februari 2012 Jo 476 PK/PDT/2013 tanggal 4 April 2014 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht van gewisdje.

“Kami ingat SK ini pernah digugat oleh Pemkot ke PN dengan tergugat PT Petamburan Jaya Raya namun ditolak”katanya.

Perkara yang sama tidak dapat kembali diperkarakan dua kali.”Kami tegaskan SK Gubenur Jawa Barat itu tidak bisa menekan atau intervensi keputusan PN Depok untuk melakukan pembacaan deklarasi eksekusi Pasar Kemirimuka,” tegas dia.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here