Kecewa Dengan Putusan PN Depok, Korban Tol Desari Meradang

144
Tjunaedi Marpaung

Limo | jurnaldepok.id
Sebanyak 152 Kepala Keluarga (KK) korban pembangunan Tol Depok – Antasari (Desari) diwilayah Rw 04 dan Rw 01 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, mengaku kecewa dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Depok yang memenangkan pihak Verponding selaku penggugat atas lahan eks Situ Krukut yang terkena tol.

Pasalnya, dengan dimenangkannya pihak Verponding warga yang menempati lahan selama puluhan tahun terancam tidak mendapatkan kompensasi atas lahan yang tergerus tol.

Wawan, salah satu warga terkena tol mengaku tidak mengerti mengapa tiba-tiba muncul pihak mengatasnamakan pemilik lahan verponding yang mengklaim selaku pemilik lahan dan menuntut BPN dan PUPR secara perdata.

Anehnya lagi, kata dia, gugatan pihak verponding malah dimenangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok.

“Biarpun kami orang awam, tapi kami tahu bahwa sejak tahun 1960 verponding itu sudah tidak ada lagi, dan ini tertera pada Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5/1960 yang menjelaskan tanah eks verponding statusnya sudah dikonversikan menjadi tanah Hak Guna Bangun, (HGB), Hak Guna Pakai, dan Hak Guna Usaha, tapi kok PN Depok masih mengakomodir bahkan memenangkan pihak verponding, ” ungkap Wawan, kemarin.

Dikatakan Wawan, sejak tahun 2013, pihaknya sudah dilibatkan oleh pihak panitia pembebasan tanah (P2T) dalam proses pembebasan lahan, bahkan pihaknya saat itu menerima tembusan nilai ganti rugi dari tim apprisal tanah proyek Tol Desari.

“Namun dalam perjalanan muncul pihak dari verponding yang mengklaim pemilik lahan eks situ yang sudah puluhan tahun ditempati warga,” paparnya.

Sebelum kasus ini diputuskan oleh PN Depok, pihaknya sempat diminta untuk menandatangani persetujuan pemotongan nilai ganti rugi sebesar 10 persen oleh panitera pengadilan negeri kala itu, dan itu pula yang kini menjadi tuntutan warga yang menolak pemotongan uang kompensasi tanah yang dititipkan di PN Depok.

“Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan hak kami dan kami tidak mau ada potongan apapun, dari uang kompensasi itu, ” tegas Wawan.

Hal senada dikatakan Mulyadi yang juga tercatat sebagai warga yang terkena tol di lahan eks Situ Krukut.

Dikatakan Mulyadi, sampai kapanpun pihaknya tak akan berhenti memperjuangkan haknya meskipun harus demo ke depan istana negara.

“Kami akan terus berjuang, karena kami sudah puluhan tahun menempati dan mengurus tanah itu, tiba-tiba muncul pihak lain yang selama ini tak pernah ada untuk mengambil hak kami, ” tegas Mulyadi.
Sementara salah satu staf Komnas Ham RI, Darmadi mengaku telah mengantongi data-data aduan warga korban pembangunan Tol Desari dilahan eks Situ Krukut.

Dia berjanji akan menindak lanjuti pengaduan warga tersebut dengan menyurati sejumlah pihak terkait termasuk Pemkot Depok

Bahkan, kata dia, pada akhir bulan November dan paling telat awal Desember 2019 pihaknya akan memanggil semua pihak terkait diantaranya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Pengadilan Negeri (PN) Depok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Setda Kota Depok, warga yang menempati lahan eks situ dan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Ya, segera tindak lanjuti dan kami juga akan mempertanyakan kepada PN Depok soal putusa perkara perdata nomor 187 / pdt. 6 / 2017 / PN Dpk yang memenangkan pihak Verponding, ” pungakas Darmadi. n Asti Ediawan

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here