Walikota: Cadar Merupakan Hak Asasi Manusia

129
Mohammad Idris

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris turut menyikapi imbauan Menteri Agama terkait kontroversi penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dipertimbangkanlah segala aturan-aturan yang menyusahkan masyarakat, itu kan hak asasi. Hak asasi manusia itu dilindungi oleh Negara, lihat saja mudhorotnya apa, kalau memang mudhorot ada bahayanya dibikin aturan yang sefleksibel mungkin,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (4/11).

Pemerintah daerah, kata dia, masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan itu maka pemerintah daerah harus melaksanakan.

“Selama ini memang tidak ada aturannya, yang penting kan rapih serta menyesuaikan warna seragam yang ditentukan oleh pusat dan tidak ada pembatasan penggunaan kerudung. Itu hak asasi warga Negara asalkan tidak mengganggu orang lain, intinya itu,” paparnya.

Setuju atau tidak setuju, Idris lebih melihatnya kepada efektifitas, kemanfaatan dan tingkat mudhorotnya.

“Itu kan peraturan manusia, kalau peraturan Tuhan itu sudah jelas maslahatnya. Misalnya perempuan menggunakan celana kolor saja, itu hak asasi, mengganggu atau tidak? Menganggu. Berarti hak asasi yang mengganggu orang lain. Cadar juga begitu, hak asasi bukan? Pakaian apapun hak asasi, kalau memang mengganggu tanya kepada orangnya. Misalnya dalam pemeriksaan identitas ya harus dibuka, karena itu mengganggu, misalnya seperti itu,” katanya.

Sebelumnya Menteri Agama, Fachrul Razi melempar wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun belakangan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu kebijakan tersebut. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here