Tujuh Fraksi Di DPRD Sorot Capaian Kinerja Pemkot

83
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Nurdin Alardisoma saat membacakan pandangan umum fraksi

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Tujuh fraksi yang ada di DPRD Depok menyoroti kinerja Pemerintah Kota Depok melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna yang beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD 2020 dan jawaban walikota terkait pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam pandangan umumnya Anggota Fraksi Partai Gerindra, Priyanti Susilawati mengungkapkan dalam RAPBD Kota Depok TA 2020 ini, angka PAD di targetkan naik sebesar 13,95 persen dari APBD murni 2019.

“Menurut kami, angka ini dapat ditingkatkan lagi dengan kerja keras, kami dari Fraksi Gerindra melihat target peningkatan PAD masih dapat diatas angka tersebut. Sumber PAD terfokus dari Pajak dan retribusi daerah, sementara sumber PAD dari pemanfaatan aset daerah kurang atau belum maksimal dilakukan,” ujarnya, Senin (4/11).

Bahwa, sambungnya, untuk meningkatkan PAD, segenap jajaran pemerintah harus lebih kreatif dan inovatif.

“Kami belum melihat adanya terobosan-terobosan dan kreasi-kreasi yang cukup efektif untuk mendongkrak PAD. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dimana pemerintah menciptakan kebijakan kebijakan yang meningkatkan PAD dan jalur tata kelola dimana pemerintah kota harus melakukan penyempurnaan administrasi pemerintahan, dalam hal ini harus tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemerintahan,” paparnya.

Wakil Ketua Fraksi Golkar, Nurdin Alardishoma dalam pandangan umumnya mencatat ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok.

“Penghematan dan tepat sasaran harus diutamakan, SILPA digunakan dan berdaya guna untuk peningkatan pembangunan fisik maupun SDM-nya, pengunaan keuangan harus dimaksimalkan dengan pengawasan yang intens dan ketat,” tandasnya.

Selain itu Fraksi Partai Golkar juga mengkritisi kebijakan pemerintah kota terkait pembangunan yang harus menyentuh kepada masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat Kota Depok pada umumnya.

“Pos Anggaran Pendapatan Daerah harus dimaksimalkan dengan menggali potensi yang ada di Kota Depok, Pos Anggaran Belanja Daerah harus transparan untuk mencegah penyimpangan dan korupsi,” jelasnya.

Sementara pada Pos Pembiayaan untuk penyertaan modal PDAM Tirta Asasta harus transparan, jelas dan tidak terkatung-katung yang menyebabkan pembekakan biaya.

“Dari itu nantinya hasil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Fraksi Partai Golkar berharap RAPBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 dapat digunakan untuk kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat Kota Depok,” harapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Fraksi PAN, Azhari memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Depok.

“Pemerintah Kota Depok dapat bekerja maksimal untuk menaikan PAD Kota Depok tahun 2020 dari target yang diinginkan. Pemerintah Kota Depok lebih mementingkan masyarakat yang memang membutuhkan dana hibah ataupun dana Bansos,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Kota Depok lebih memaksimalkan memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Depok di segala sektor dan diharapkan dapat menyerap anggaran pembangunan di segala sektor dengan maksimal tidak lagi banyak meninggalkan silpa yang terlalu besar.

“Kami juga minta Pemerintah Kota Depok untuk netral terutama seluruh jajaran ASN Kota Depok dalam menghadapi Pilkada tahun 2020, terutama didalam menggunakan APBD Kota Depok dan wajib memperhatikan program yang pro rakyat yang sudah menjadi prioritas tersebut dan kami memohon agar pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 dibahas tepat waktu dan tidak terlambat,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here