Pemilik Spanduk Perumahan ‘Janda’ Nongol Di Depok, BKD Pastikan Tak Bayar Pajak

254
Direktur PT Kanaya Inti Selaras bersama tim saat berada di rumah makan di kawasan Margonda

Margonda | jurnaldepok.id
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memastikan pengembang perumahan yang memasarkan perumahannya dengan iming-iming bonus ‘Janda Muda’ yakni PT Kayana Inti Selaras tidak membayar pajak reklame/spanduk kepada Pemerintah Kota Depok.

“Setelah kami cek ternyata tidak ada, begitu juga di system, padahal memasangnya di wilayah Depok meskipun lokasi perumahannya di wilayah Parung-Bogor,” ujar Emir Fuad, Kasubid Penetapan dan Penagihan BKD Kota Depok, Kamis (17/10).

Emir menyayangkan, perumahan yang diberi nama The Orchard Residences @Parung itu tidak membayar pajak reklame, padahal dikatakannya nilainya tidak seberapa.

“Nilai sewa spanduk/reklame dengan ukuran seperti itu sebenarnya sangat terjangkau yakni 39.150×0,5x4x7x1bh, maka timbul angka 7.830 per buah per minggu. Kalau jumlah spanduk yang dipasang di wilayah Depok mencapai ratusan, tentu ada kerugian bagi Pemerintah Kota Depok mencapai jutaan rupiah dan ini terjadi potential loss,” paparnya.

Emir mengatakan, bahwa sekecil apapun pajak reklame harus masuk ke kas daerah, karena bagaimana pun pajak merupakan sumber pokok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.

Sementara itu Kasubid Perncanaan dan Pengendalian Operasional BKD Kota Depok, Zaki Mubarok mengungkapkan, terkait pemasangan atau pajak reklame/spanduk telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7/2010.

“Kami telah mempermudah pelayanan perpajakan tak terkecuali pajak reklame, hanya dibutuhkan waktu 15 menit paling lama untuk mengurus itu karena sudah menggunakan system online, tapi masih ada saja pengusaha yang malas untuk mengurus dan membayarnya,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, BKD terus menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak reklame namun tidak mengkesampingkan tata ruang.

“Tahun ini pajak reklame ditargetkan Rp 16.742.040.340 dan sampai hari kemarin telah mencapai Rp 14.095.128.818. Kami optimistis bisa tercapai dan mudah-mudahan bisa over target sampai akhir tahun nanti,” katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany melalui Kasi Tranmastibum, R Agus Muhammad.

Agus mengatakan bahwa pihaknya terpaksa mecopot spanduk beli rumah bonus ‘Janda Muda’ karena kontennya dianggap tidak etis.

“Selain itu spanduk dipasang ditempat yang salah seperti di tiang listrik dan tiang telepon. Spanduk itu juga telah membuat resah masyarakat karena tulisannya. Yang kami copot di wilayah Cinangka sebanyak 40 buah,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi Direktur PT Kanaya Inti Selaras, Pranowo Adi tidak membantah bahwa spanduk yang dipasang tersebut dipasangnya menggunakan jasa vendor.

“Kami gunakan vendor jualan dan agency nya semangat banget untuk mengiklankan produk kami ini, mereka bertindak sendiri, kami gunakan agency lokal dan kami bayar per fee, mereka yang bertindak (untuk pajak,red),” kilahnya.

Terkait dengan izin, sambungnya, mereka mengatakan telah mengurus itu.

“Nanti kami akan bicara ke vendor juga, karena vendor sudah kami beresin. Kami harus cek ke vendor karena mereka yang urus, kami minta supaya beres semua. Tapi kalau vendor enggak bagus kami tak pakai lagi, kalau vendor kan enggak di kantor kami,” katanya.

Sebelumnya spanduk beli rumah bonus ‘Janda Muda’ marak terpasang di Jalan Raya Muchtar Sawangan dan Jalan Raya Parung-Ciputat, Bojongsari.

Dikarenakan tulisan di spanduk dinilai tidak etis dan membuat resah masyarakat, akhirnya petugas Satpol PP baik dari tingkat kecamatan hingga tingkat kota turun langsung mencopot spanduk yang dinilai merendahkan martabat para janda. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here