Etikanya Dianggap Kurang, Walikota Ultimatum Sekda

599
Mohammad Idris

Bojongsari | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris menanggapi aktivitas bahwahannya yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Depok, Hardiono yang saat ini mulai ‘gatel’ belusukan ke masyarakat mencari simpati untuk mencalonkan diri pada pilkada 2020 mendatang.

“Kompetisi silahkan, tapi jangan melakukan downgrade karena sekda masih dalam kendali saya. Silahkan permisi kepada saya dia mau mencalonkan, kalau mau mencalonkan ada etika sebagi ASN, etika ASN itu bisa cuti, MPP dan pensiun dini kalu ke politik,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.

Idris juga telah menanyakan kepada BKN dalam hal ini Kanreg III yang menyatakan bahwa tidak boleh ASN yang mencalonkan diri di pilkada hanya dengan MPP dan cuti, melainkan harus pensiun dini.

“Silahkan ajukan pensiun dini, biar saya menunjuk Plt sehingga bisa membantu tugas-tugas saya. Saya kan banyak kepentingan melaksanakan kegiatan sampai 2021, kalau wakil dan sekda saya belusukan sana-sini, susah enggak ada yang bantuin saya,” paparnya.

Ditegaskannya, jika yang bersangkutan membawa dan mengatasnamakan jabatan dalam belusukannya, Idris berjanji akan menegurnya.

“Kami akan tegur, tidak boleh. Kami perlu bukti-bukti juga, dengan foto dan lainnya, apakah menggunakan fasilitas milik pemda yang bukan pada tempatnya. Jika mau mencalonkan bicara dulu, saya sebagai atasannya dan itu etikanya, enggak melanggar tapi itu etika, sopan santun lah,” katanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Depok, Edi Sitorus secara tegas dan terang-terangan meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Depok, Hardiono untuk mundur dari jabatannya. Hal itu dikarenakan saat ini ia semakin massif bersosialisai untuk maju dalam pilkada 2020 mendatang.

“Harus mundur, karena ia statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara. Enggak boleh seenaknya aja,” ujar Edi kepada Jurnal Depok, Selasa (8/10).

Meskipun, lanjut Edi, segala kegiatan yang dilakukan Hardiono di luar jam kerja.

“Mau di luar jam kerja tetap tidak boleh, karena statusnya melekat sebagai ASN. Kalau mau mencalonkan diri jadi walikota ya harus mundur dulu dong,” tegasnya.

Ia juga meminta ketegasan kepala daerah dalam hal ini walikota untuk menindak tegas bawahannya tersebut.

“Pak Wali harus segera bertindak, jangan sampai mencoreng institusi ASN. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil berkenaan dengan aktivitas Hardiono beberapa hari lalu sudah tepat, tinggal Pak Wali yang harus bertindak,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here