Babai ‘Dijegal’, Fraksi PKB-PSI Lemah Di DPRD, PPP Menang Banyak

331
Proses voting dalam pemilihan Ketua BKD DPRD Depok, dimana politisi PKB, Tati Rachmawati hanya mendapat empat suara jauh tertinggal dengan politisi lainnya

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dari tujuh fraksi di DPRD Kota Depok hanya satu fraksi gabungan yakni Fraksi PKB-PSI yang anggotanya tidak mendapatkan posisi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal itu menunjukkan betapa lemahnya nilai tawar dan lobi mereka terhadap fraksi-fraksi di DPRD Depok.

“Kami boleh dibilang tidak terima dengan mereka yang mendapat AKD di Banggar karena terlalu mencolok, contohnya kami yang empat kursi hanya dapat satu sementara Golkar, Demokrat dan PPP mereka hanya lima kursi dapat tiga,” ujar Oparis Simanjuntak, Sekretaris Fraksi PKB-PSI DPRD Depok, Selasa (8/10).

Dengan begitu, sambungnya, secara keseluruhan boleh dikatakan Banggar itu dikuasi oleh dua fraksi antara Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan dan Fraksi Golkar.

“Secara prosentase dikuasai oleh dua fraksi tersebut, karena lima kursi dapat tiga Banggar,” paparnya.

Terkait lobi-lobi untuk mendapatkan posisi di AKD, Oparis mengaku telah berdiskusi dengan ketua fraksinya. Namun, ia memahami karena dirinya bersama rekan-rekannya merupakan orang baru yang belum pengalaman untuk lobi-lobi tersebut.

“Saya akui itu kelemahan kami, ada kemungkinan ke arah sana (pelemahan Fraksi PKB-PSI,red), karena kami memhami juga kelemahan kami hanya empat kursi. Kami ikuti saja kedepannya seperti apa, kami berharap fraksi kami dapat berjalan di jalan yang benar,” tukasnya yang juga Anggota Komisi B DPRD Depok.

Nama Babai Suhaimi yang semula diharapkan mampu memainkan peran lobi, namun sampai akhir penetapan AKD tidak nampak. Beredar informas nama Babai sempat ‘dijegal’ agar tidak masuk dalam AKD.

Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan PPP, dimana PPP yang hanya mendapatkan dua kursi di DPRD berkat kepiawaian Mazhab HM dan Hj Qonita dalam memainkan lobi, mereka mendapat posisi empuk di AKD yakni sebagai wakil ketua dan sekretaris komisi.

Sementara itu Ketua Frkasi Partai Gerindra DPRD Depok, Mohammad HB mengatakan terkait komposisi di AKD tak lepas merupakan hasil lobi dan musyawarah.

“Menurut kami sudah proporsional, contoh PKS yang anggotanya hanya mendapat posisi wakil kan dia menjabat Ketua DPRD, muaranya kan nanti kesana, yang punya palu PKS,” tandasnya.

Terkait dengan Fraksi PKB-PSI yang tidak mendapatkan jatah satu pun di AKD dikatakan HB karena lobi-lobi mereka yang kurang.

“AKD itu kan jabatan politik, politik itu perlu lobi dan kompromi. Kami bukan mengkesampingkan PKB-PSI, mungkin mereka masih ada masalah di internalnya sehingga tidak ada komunikasi ke kami, bukan ditinggal akan tetapi kami sulit harus berkomunikasi dengan siapa untuk lobinya,” katanya.

Diakuinya, bahwa tidak ada lobi antara Fraksi PKB-PSI dengan fraksi lainnya. Dengan begitu, frkasi tersebut tidak mendapatkan posisi satu pun di AKD DPRD.

“Bicara PKS, di satu sisi ia sebagai partai pemenang dan mendapat jatah ketua DPRD, semua teman-teman memaklumi bahwa pimpinan AKD muaranya ke ketua DPRD. Ini semua hasil lobi teman-teman termasuk di dalamnya ada PKS, memang itu yang diminta walaupun ada satu poin yang diminta tapi tak maksa,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here