Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kemarin menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukkan dan penetapan susunan pimpinan dan anggota komisi A, B, C dan D serta Badan Anggaran DPRD Kota Depok masa jabatan tahun 2019-2024.
Dalam paripurna tersebut terkuak, Koalisi Depok Bangkit (KDB) lebih mendominasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan sesuai dengan rencana semula. Sementara, PKS sebagai partai pemenang dan peraih kursi terbanyak di DPRD nampaknya tak bisa berbuat apa-apa dengan hanya mendapat jatah wakil ketua komisi D dan wakil BPPD.
“Semua AKD telah kami sahkan tinggal BKD saja, semua telah berjalan sesuai musyawarah mufakat, kebersamaan serta tidak ada yang ditinggalkan dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” ujar H TM Yusufsyah Putra, Ketua DPRD Depok, Senin (7/10).
Terkait dengan porsi PKS di AKD, Putra menjelaskan hal itu sesuai dengan kesepakatan dan kebersamaan masing-masing fraksi.
“Itu memang sudah hasil pembicaraan, jadi tidak ada saling meninggalkan, semua telah sesuai apa yang dibicarakan dan kemufakatan di antara fraksi, dan itulah hasilnya yang telah diparipurnakan,” paparnya.
Sebelumnya, ada sinyal kuat tergambar dari rapat paripurna dalam rangka persetujuan DPRD Kota Depok terhadap komposisi keanggotaan BPPD, Banggar, Bamus dan Pansus usulan fraksi DPRD Kota Depok. Dimana Frkasi PDI-Perjuangan dan Gerindra membuka lebar lobi untuk komposisi di AKD.
“Semua masih berjalan dan masih lobi-lobi, memang PDI Perjuangan inginnya ada koalisi besar. AKD memang menjadi alasan buat kami kumpul skala besar, tapi kan tetap kompromi, namanya juga kesepakatan politik, sampai ini belum diketok apapun bisa terjadi,” ujar Ikravany Hilman, Ketua Fraksi PDI Perjuangan kepada Jurnal Depok, Jumat (4/10).
Ia menambahkan, PDI Perjuangan juga telah membuka diri dan melakukan lobi dengan PKS.
“Sudah, sudah ada. Kami ngobrol sama-sama, tapi kan kami memiliki kesepakatan sampai itu fix diketok bisa dilihat,” paparnya.
Ikra membantah jika nanti PDI Perjuangan akan lebih mendominasi AKD di DPRD.
“Enggak lah, enggak ada. Karena koalisi yang besar maka berbagi, enggak boleh (mendominasi, red),” katanya.
Terpisah Ketua Fraksi Partai Gerindra, Mohammad HB mengungkapkan pihaknya ingin tetap membangun kebersamaan di DPRD.
“Terkit komposisi di Banggar, Bamus dan BPPD kalau mengacu tatib lama memang enggak bisa diterapkan, sementara tatib baru juga belum bisa, dasarnya ya harus dilakukan lobi,” tandasnya.
Ia menjelaskan, dalam PP 12/2018 tentang penyusunan tatib pilihnnya yakni jumlah anggota Banggar, Bamus dan BPPD tak lebih dari setengah jumlah anggota dewan.
“Itu makanya harus banyak yang isi, untuk itu perlu adanya lobi,” ungkapnya.
Namun kemarin pada saat rapat paripurna dalam rangka pembentukkan dan penetapan susunan pimpinan dan anggota komisi A, B, C dan D serta Badan Anggaran DPRD Kota Depok masa jabatan tahun 2019-2024, seluruh AKD dikuasi oleh KDB sementara PKB-PSI tak mendapat satu jabatan pun di AKD.
Begitu juga dengan PKS yang setengah dijegal karena hanya mendapat wakil ketua di AKD, padahal PKS merupakan partai pemenang dan peraih kursi terbanyak di DPRD. n Rahmat Tarmuji
Berikut nama-nama dan susunan Ketua Komisi Dan Ketua BPPD DPRD Depok
Komisi A
Ketua: Hamzah (Gerindra)
Wakil Ketua: Mad Arif (PDI-P)
Sekretaris: Nurhasan (PAN)
Komisi B
Ketua: Hermanto (PDI-P)
Wakil Ketua: Lahmudin (PAN)
Sekretaris: Priyanti Susilawati (Gerindra)
Komisi C
Ketua: Edi Sitorus (Demokrat)
Wakil Ketua: Edi Masturo (Gerindra)
Sekretaris: Mazhab HM (PPP)
Komisi D
Ketua: Supriatni (Golkar)
Wakil Ketua: HM Supariyono (PKS)
Sekretaris: Rudi kurniawan (PDI-P)
Ketua BPPD: Ikravany Hilman (PDI-P)
Wakil Ketua: Ade Supriatna (PKS)
