Sesuai Rencana KDB Kuasi Alat Kelengkapan DPRD, PKS Setengah Dijegal

254
Ketua DPRD disaksikan unsur pimpinan dan Wakil Walikota Depok saat menandatangani berita acara terkait AKD dalam paripurna

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kemarin menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukkan dan penetapan susunan pimpinan dan anggota komisi A, B, C dan D serta Badan Anggaran DPRD Kota Depok masa jabatan tahun 2019-2024.

Dalam paripurna tersebut terkuak, Koalisi Depok Bangkit (KDB) lebih mendominasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan sesuai dengan rencana semula. Sementara, PKS sebagai partai pemenang dan peraih kursi terbanyak di DPRD nampaknya tak bisa berbuat apa-apa dengan hanya mendapat jatah wakil ketua komisi D dan wakil BPPD.

“Semua AKD telah kami sahkan tinggal BKD saja, semua telah berjalan sesuai musyawarah mufakat, kebersamaan serta tidak ada yang ditinggalkan dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” ujar H TM Yusufsyah Putra, Ketua DPRD Depok, Senin (7/10).

Terkait dengan porsi PKS di AKD, Putra menjelaskan hal itu sesuai dengan kesepakatan dan kebersamaan masing-masing fraksi.

“Itu memang sudah hasil pembicaraan, jadi tidak ada saling meninggalkan, semua telah sesuai apa yang dibicarakan dan kemufakatan di antara fraksi, dan itulah hasilnya yang telah diparipurnakan,” paparnya.

Sementara itu politisi PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai Ketua Komisi B DPRD Depok, Hermanto bertekad untuk meningkatkan kualitas kerja dan menyelesaikan PR yang diperiode sebelumnya belum terselesaikan.

“Kami akui di periode kemarin masih ada hutang dan PR yang harus diselesaikan, ada beberapa perda yang akan kami ajukan kembali seperti Perda CSR yang sempat tertunda, agar CSR ini lebih jelas larinya kemana,” ungkap Hermanto.

Selain itu, pihaknya juga akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) agar lebih maksimal lagi. Karena, kata dia, Depok ini hanya bisa mengandalkan PAD dari sector pajak dan retribusi.

“Kami akan menginventarisasi dan bekerjasama dengan keuangan daerah potensi mana lagi yang bisa menghasilkan PAD, karena menurut kami masih ada potensi PAD yang mah dapat digali seperti wajib pajak yang belum terdata,” katanya.

Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebocoran pajak, pihaknya akan menerapkan system online agar tdak ada satu rupiah pun PAD yang mengalami kebocoran.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Depok, H Edi Masturo. Ia bertekad akan bekerja maksimal sesuai tupoksi pipmpinan komisi.

“Satu periode kemarin merupakan sebagi acuan dan barometer kami dalam bekerja. Memang kami akui masih banyak PR. Namun kami bertekad untuk terus melakukan pengawasan terutama pembangunan yang memang menjadi leading sector kami,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

Berikut nama-nama dan susunan Ketua Komisi Dan Ketua BPPD DPRD Depok

Komisi A

Ketua: Hamzah (Gerindra)
Wakil Ketua: Mad Arif (PDI-P)
Sekretaris: Nurhasan (PAN)

Komisi B
Ketua: Hermanto (PDI-P)
Wakil Ketua: Lahmudin (PAN)
Sekretaris: Priyanti Susilawati (Gerindra)

Komisi C
Ketua: Edi Sitorus (Demokrat)
Wakil Ketua: Edi Masturo (Gerindra)
Sekretaris: Mazhab HM (PPP)

Komisi D
Ketua: Supriatni (Golkar)
Wakil Ketua: HM Supariyono (PKS)
Sekretaris: Rudi kurniawan (PDI-P)

Ketua BPPD: Ikravany Hilman (PDI-P)
Wakil Ketua: Ade Supriatna (PKS)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here