Ada Sinyal PKS Tak jadi Dijegal Di DPRD

229
Proses penandatanganan persetujuan DPRD Kota Depok terhadap komposisi keanggotaan BPPD, Banggar, Bamus dan Pansus usulan fraksi DPRD Kota Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Sinyal kuat datang dari beberapa fraksi di DPRD Kota Depok, dimana rencana semula untuk menjegal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kini mulai mencair.

Hal itu tergambar dari rapat paripurna dalam rangka persetujuan DPRD Kota Depok terhadap komposisi keanggotaan BPPD, Banggar, Bamus dan Pansus usulan fraksi DPRD Kota Depok.

“Semua masih berjalan dan masih lobi-lobi, memang PDI Perjuangan inginnya ada koalisi besar. AKD memang menjadi alasan buat kami kumpul skala besar, tapi kan tetap kompromi, namanya juga kesepakatan politik, sampai ini belum diketok apapun bisa terjadi,” ujar Ikravany Hilman, Ketua Fraksi PDI Perjuangan kepada Jurnal Depok, Jumat (4/10).

Ia menambahkan, PDI Perjuangan juga telah membuka diri dan melakukan lobi dengan PKS.

“Sudah, sudah ada. Kami ngobrol sama-sama, tapi kan kami memiliki kesepakatan sampai itu fix diketok bisa dilihat,” paparnya.

Ikra membantah jika nanti PDI Perjuangan akan lebih mendominasi AKD di DPRD.

“Enggak lah, enggak ada. Karena koalisi yang besar maka berbagi, enggak boleh (mendominasi, red),” katanya.

Terpisah Ketua Fraksi Partai Gerindra, Mohammad HB mengungkapkan pihaknya ingin tetap membangun kebersamaan di DPRD.

“Terkit komposisi di Banggar, Bamus dan BPPD kalau mengacu tatib lama memang enggak bisa diterapkan, sementara tatib baru juga belum bisa, dasarnya ya harus dilakukan lobi,” tandasnya.

Ia menjelaskan, dalam PP 12/2018 tentang penyusunan tatib pilihnnya yakni jumlah anggota Banggar, Bamus dan BPPD tak lebih dari setengah jumlah anggota dewan.

“Itu makanya harus banyak yang isi, untuk itu perlu adanya lobi,” ungkapnya.

Menanggapi sinyal tersebut Anggota Fraksi PKS, Hafid Nasir mengatakan sejak awal telah membangun komunikasi ke beberapa partai baik secara kelembagaan maupun individu.

“Memang kami berharap DPRD sebagi lembaga dewan perwakilan rakyat bisa membangun sebuah kebersamaan. Karena memang masyarakat menunggu janji yang telah terucap di dalam sumpah dan ingin mengoptimalkan aspirasi serta keinginan masyarakat,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here