Tak Mau Kasus Korupsi Anggaran Pilkada Terulang, Walikota Ultimatum KPU

97
Ketua KPU disaksikan walikota saat menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan pilkada Depok

Tapos | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris mewanti-wanti agar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dapat menggunakan anggaran pilkada 2020 sesuai aturan. Idris tak mau peristiwa hukum yang menyangkut anggaran pilkada 2015 terulang kembali pada pilkada tahun depan.

“Dana ini harus dioptimalkan, Depok sudah meraih delapan kali WTP, jangan sampai dana hibah ini dari sisi penggunaan dan pelaporannya bermasalah dari sisi keuangan, ini akan mencoreng WTP yang sudah delapan kali,” tegas Idris kepada Jurnal Depok, Rabu (2/9).

Ia menambahkan, bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani dan nilainya tetap sesuai RKPD yang disepakati yakni sekitar Rp 60 miliar lebih serta tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan.

“WTP yang sudah delapan kali harus dipertahankan, admistrasi dan efektivitasnya yang penting,” paparnya.

Idris tidak berharap kasus hukum yang menimpa PPK KPU Kota Depok pada penggunaan anggaran pilkada 2015 silam terulang kembali.

“Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, sebab kondisi-kondisi darurat ini membutuhkan uang-uang tambahan misalnya,” katanya.

Dari itu, pihaknya berkolaborasi dengan TNI-Polri agar pilkada nanti dapat berjalan kondusif, aman dan nyaman.

“Karena dampaknya nanti bisa membengkak anggaran tersebut. Itu kan hasil musyawarah bersama Banggar DPRD dan itu cukup, kalau tidak ada kondisi yang darurat, mudah-mudahan tak ada,” harapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok sebesar Rp 74 miliar.

“Sudah kami usulkan, awalnya diangka Rp 74 miliar, kemudian dilakukan pembahasan dan pertemuan beberapa kali dengan TAPD pemkot, turunlah sampai diangka Rp 64 miliar, saat ini masih bertahan diangka tersebut,” ujar Nana Shobarna, Ketua KPU Kota Depok, Kamis (11/7).

Ia menambahkan, angka Rp 64 miliar itu akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pilkada secara menyeluruh.

“Termasuk sosialisasi, semuanya masuk diangka Rp 64 miliar. Kalau bicara pada pilkada 2015 lalu, anggaran tersebut kami rasa cukup,” paparnya.

Nana mengatakan, pada pilkada 2015 lalu pihaknya mendapatkan anggaran dari pemerintah kota sebesar Rp 54 miliar. n Rahmat Tarmuji

 

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here