Bakal Dikeroyok Di DPRD, PKS Mulai Pasang Kuda-kuda

219
Ketua DPD PKS Kota Depok didampingi para pengurus saat menggelar jumpa pers

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Sadar bakal dijegal dan dikroyok dalam komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) oleh Koalisi Depok Bangkit (KDB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memasang kuda-kuda dan mengeluarkan jurus untuk mendapatkan posisi di AKD.

Ketua DPD PKS Kota Depok, HM Hafid Nasir mengatakan bahwa sebagai partai pemenang di Depok tak rela begitu saja jika nanti tidak mendapatkan komposisi di AKD DPRD.

“Terkait tata tertib sudah ada payung hukumnya yakni PP 12/2018 terkait dengan penyusunan dan tata tertib DPRD. Memang yang menjadi polemik pada saat pembahasan penyusunan rancangan peraturan DPRD yakni masalah utusan komisi yang sebenarnya dalam PP 12/2018 itu tidak ada,” ujar Hafid kepada Jurnal Depok, kemarin.

Dari itu, sambungnya, PKS akan menawarkan formulasi yang nantinya dapat dipakai di semua alat kelengkapan DPRD baik itu Badan Pembentukan Peraturan DPRD, Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan komisi-komisi.

“Sebenarnya formulasi itu lebih memberikan sebuah jatah utusan secara proporsional. Kalau kami mencoba mengembalikan pada kontestasi pemilu setiap partai politik menginginkan perolehan suara terbanyak, tentunya PKS di pileg 2019 ini mendapatkan 12 kursi dengan sekian banyak suara, secara peraturan perundang-undangan PKS berhak mendapatkan jatah secara proporsional di AKD,” paparnya.

Lebih lanjut ia berharap, ketika nanti dalam pembahasan di tingkat gubernur ada sebuah pencerahan terkait dengan apa yang disampaikan.

Dikatakannya, Fraksi PKS di DPRD terus melakukan komunikasi dengan partai lain bahkan yang masuk dalam Koalisi Depok Bangkit (KDB).

“Dengan KDB kalau tidak diundang ya kami tidak bisa hadir, tapi komunikasi lintas partai dan lintas fraksi kami tetap bangun. Dengan KDB kami tidak diundang dan tidak tahu menahu tentang itu,” ungkapnya.

Hafid yang digadang-gadang sebagai calon kuat pendamping Mohammad Idris pada pilkada 2020 nanti berharap, Bagian Hukum Gubernur Jawa Barat bisa lebih terbuka dalam menyikapi ataupun mengevaluasi hasil pebahasan rancangan peraturan DPRD Depok tentang tata tertib.

“Kami berharap mereka bisa melihat secara proporsional, karena tidak ada kota/kabupaten lain yang mengakomodir ada istilah utusan komisi di setiap alat kelengkapan, bahkan pimpinan sementara juga telah melakukan study banding ke Bogor dan ada semacam formulasi yang mereka tawarkan, kami pikir tak jauh beda dengan yang PKS tawarkan,” katanya.

Namun begitu, lanjutnya, PKS tetap ingin membangun kebersamaan dan tidak menginginkan lembaga DPRD menjadi lembaga lobi.

“Kami ingin lembaga DPRD dibangun secara kebersamaan sehingga terkait dengan AKD kami bagikan secara proporsional. Sangat lucu jika PKS sebagai partai pemenang dan mendapatkan kursi paling banyak di DPRD tapi tidak ada di komposisi AKD,” terangnya.

Sebelumnya Pimpinan DPRD Depok, H Tajudin Tabri mengungkapkan bahwa terkait AKD masih berjalan dan belum final.

“AKD mengalir saja, tinggal menunggu ketua devinitif nanti baru dibentuk AKD. Belum sampai kesana (dikuasai KDB,red), ini kan semua lobi-lobi,” ujar Tajudin kepada Jurnal Depok, Rabu (25/9).

Terkait PKS yang informasinya ‘dijegal’ dan tidak mendapatkan jatah AKD di DPRD Depok, ini jawaban Tajudin.

“Bukan tak diajak lobi, kan dia partai terbesar seharusnya dia yang mengajak bukan kami yang mengajak dia (PKS,red), Golkar hanya lima kursi. Kami enggak komunikasi dan biasa-biasa saja hanya ngobrol pilkada,” paparnya.

Tajudin mengatakan, bahwa pertemuan partai yang tergabung dalam KDB sebatas membicarakan pilkada Depok bukan terkait alat kelengkapan dewan.

“Untuk AKD ini kan lobinya antar fraksi, Golkar hanya lima kursi namun kami berupaya agar tersebar di AKD, karena kami ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat Depok baik itu sebagai ketua komisi maupun di alat kelengkapan yang lain,” katanya.

Beredar informasi untuk AKD di DPRD Depok saat ini telah dikuasi oleh enam partai yang tergabung dalam KDB seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan PPP.

Bahkan, informasi yang beredar untuk Ketua Komisi A akan diambil oleh Gerindra, Komisi B milik PDI Perjuangan, Komisi C milik Demokrat dan Komisi D akan diambil oleh Partai Golkar. Begitu juga dengan BPPD dan BKD yang akan diambil oleh PAN dan PPP. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here