Terkait Alat Kelengkapan Dewan, PKS Bakal Dijegal?

190

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok saat ini tengah membahas tata tertib dan pematangan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periodenisasi 2019-2024.

Dalam pematangan AKD itu, lobi-lobi politik untuk mendapatkan posisi seperti ketua komisi, ketua badan pembentukkan peraturan daerah dan badan kehormatan DPRD terus dilakukan oleh setidaknya enam partai yang mengatasnamakan Koalisi Depok Bangkit (KDB).

Namun sayang, dalam lobi tersebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa partai lain seperti PKB dan PSI ‘ditinggal’ alias tidak dilibatkan.

Menanggapi hal itu Pimpinan DPRD Depok, H Tajudin Tabri mengungkapkan bahwa hal tersebut masih berjalan dan belum final.

“AKD mengalir saja, tinggal menunggu ketua devinitif nanti baru dibentuk AKD. Belum sampai kesana (dikuasai KDB,red), ini kan semua lobi-lobi,” ujar Tajudin kepada Jurnal Depok, Rabu (25/9).

Terkait PKS yang informasinya ‘dijegal’ dan tidak mendapatkan jatah AKD di DPRD Depok, ini jawaban Tajudin.

“Bukan tak diajak lobi, kan dia partai terbesar seharusnya dia yang mengajak bukan kami yang mengajak dia (PKS,red), Golkar hanya lima kursi. Kami enggak komunikasi dan biasa-biasa saja hanya ngobrol pilkada,” paparnya.

Tajudin mengatakan, bahwa pertemuan partai yang tergabung dalam KDB sebatas membicarakan pilkada Depok bukan terkait alat kelengkapan dewan.

“Untuk AKD ini kan lobinya antar fraksi, Golkar hanya lima kursi namun kami berupaya agar tersebar di AKD, karena kami ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat Depok baik itu sebagai ketua komisi maupun di alat kelengkapan yang lain,” katanya.

Tajudin berkilah, bahwa semua itu diserahkan sepenuhnya kepada partai peraih suara terbesar seperti PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS. Namun begitu, dirinya tidak menapikan ingin berada di komisi mana perwakilan anggota fraksinya.

“Sudah kami usulkan dan draftnya sudah ada, tinggal nanti diserahkan ke forum. Kami ingin ambil Komisi D atau Komisi C, kita lihat saja nanti,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Depok, Ikravany Hilman beberapa waktu lalu juga pernah mengatakan bahwa fraksinya ingin menduduki salah satu ketua komisi.

“Prioritas kami di badan legislasi, atau BPPD. Kemungkinan Komisi B,” ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi Anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS, HM Supariyono belum mau menanggapi secara serius terkait informasi ‘penjegalan’ tersebut.

“Kan belum pemilhan,” ucapnya singkat.

Beredar informasi untuk AKD di DPRD Depok saat ini telah dikuasi oleh enam partai yang tergabung dalam KDB seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan PPP.

Bahkan, informasi yang beredar untuk Ketua Komisi A akan diambil oleh Gerindra, Komisi B milik PDI Perjuangan, Komisi C milik Demokrat dan Komisi D akan diambil oleh Partai Golkar. Begitu juga dengan BPPD dan BKD yang akan diambil oleh PAN dan PPP. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here