Tolak Kenaikan Iuran, Emak-emak Geruduk Kantor BPJS

61
Ratusan emak-emak saat melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor BPJS Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Ratusan massa yang didominasi kalangan ibu-ibu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS di Jalan Margonda, Kota Depok. Dalam tuntutannya mereka menolak kenaikan iuran BPJS yang direncanakan oleh Pemerintah.

Salah satu koordinator aksi Titi Setiwati mengatakan keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS tidak masuk akal.

“Sebelum naik saja masyarakat tidak sanggup bayar. Apalagi dinaikkan. Ini sama saja memeras rakyat,” ujarnya kepada wartawan kemarin.

Ia memastikan kenaikan iuran 100 persen BPJS Kesehatan semakin memberatkan rakyat miskin. Sementara kesehatan adalah hak rakyat yang paling azasi yang sudah dijamin oleh UUD’45 dan Undang-Undang No 39/1999 tentang Hak Azasi Manusi (HAM) yang meratifikasi konvensi internasional.

Menurutnya rakyat Indonesia memiliki hak untuk hidup yang dijamin pasal 4 oleh Undang-Undang No 39/1999 Tentang Hak Azasi Manusia. Kehidupan rakyat seharusnya tidak boleh diperdagangkan.

“Kok malah pemerintah menaikkan iuran BPJS 100 persen. BPJS itu melanggar Undang-Undang HAM,” ucapnya.

Dia menegaskan seharusnya pemerintah RI menghentikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah mengkomersilkan jaminan kesehatan.

“Seharusnya sesuai dengan niat Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dengan memastikan kesehatan rakyat secara cuma-cuma agar mendapatkan kepastian untuk hidup sehat,” paparnya.

Ia menegaskan tidak masuk akal kalau Presiden Jokowi menginginkan peningkatan kualitas SDM tetapi, rakyat diwajibkan bayar iuran BPJS Kesehatan dengan ancaman sanksi dan pidana.

“Itu namanya merampas dan menjual hak rakyat untuk hidup. Sehingga rakyat harus bayar setiap bulan untuk mendapatkan jaminan kesehatan agar bisa selamat dari penyakit,” terangnya.

Lebih mendasar lagi menurutnya, mukadimah Undang-Undang Dasar 45 alenia ke empat diperintahkan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.

Bahkan dalam pasal 28 H, UUD 45 Pasal 28H ayat (1) menegaskan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Di lokasi sama, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Roy Pangharapan menambahkan
bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS telah sampai pada jalan buntu yang tidak bisa diperbaiki lagi.

Semakin lambat mengatasi masalah BPJS hanya akan memperluas persoalan kesehatan rakyat dan kerugian negara akibat menutupi defisit.

“Sudah waktunya pemerintah mengambil alih urusan jaminan kesehatan sesuai perintah UUD’45 dan Undang-Undang No 39/1999 tentang HAM. Kembali saja ke Jamkesmas yang pernah diterapkan oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah,” ujarnya.

Dia menuturkan bahwa dulu Jamkesmas mengcover jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia di kelas 3 di seluruh rumah sakit dan puskesmas dengan dana APBN untuk semua penyakit.

Pada tahun 2009 dana APBN untuk Jamkesmas sebesar Rp 6,7 triliun untuk mengcover 86,7 juta orang di kelas 3 seluruh rumah sakit dan puskesmas. Tanpa ada pungutan iuran dari masyarakat.

“Setiap tahunnya masih bersisa 10 persen yang dikembalikan ke kas negara untuk dipakai tahun depannya. Semua tagihan rumah sakit dibayar, tanpa ada tunggakan seperti saat ini,” ujarnya.

Menurutnya tidak sulit bagi Presiden Jokowi untuk membandingkan Jamkesmas dengan jaminan kesehatan yang dijalankan oleh BPJS saat ini.

“Dulu waktu jadi Walikota Solo, Jokowi pernah ikut menolak UU SJSN dan menjalankan Kartu Solo Sehat,” tutupnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here