Dimadu Atau Dijadikan Istri Kedua, PNS Langsung Dipecat

388
Walikota Depok saat memberikan pembekalan kepada ratusan ASN di lingkup Pemerintah Kota Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 90 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu poin yang mendasar dari Peraturan Pemerintah tersebut yakni melarang PNS wanita menjadi istri kedua dan dapat langsung dikenakan sanksi pemecatan. Sementara, untuk PNS pria harus berhenti jika ingin menikah lagi terkecuali mendapat restu dari istri pertama.

Menanggapi hal tersebut Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan ada sedikit perubahan aturan-aturan terhadap PNS.

“Istri lebih dari satu di Depok ada, revisinya tadinya larangan mutlak kalau untuk yang beristri itu sekarang diperingan, diperingannya atas izin istri pertama untuk suami (PNS pria,red). Tapi untuk istri (PNS wanita,red) telah diubah perturannya menjadi dilarang untuk menjadi istri kedua, sanksinya harus keluar dari PNS,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Rabu (28/8).

Ia menambahkan, PNS wanita harus memilih apakah mau menjadi ‘madu’ atau keluar dari statusnya sebagai PNS.

“Periode saya yang jadi ‘madu’ sepertinya enggak ada, tapi kalau yang kasus punya istri dua itu rata-rata istri pertamanya menuntut. Akhirnya ada pilihan untuk menceraikan atau sanksi, sanksinya keluar dari PNS,” paparnya.

Idris tidak menapikan ada juga PNS pria yang mendapat izin dari istri pertamanya untuk menikah lagi.

“Ada yang setuju, itu dibawah sumpah nanti. Tidak sekedar menulis akan tetapi juga dipanggil dan nanti ia akan membuat surat pernyataan semacam pakta integritas. PP 10 membolehkan atas seizin istri pertama, ada sumpah,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jumlah perceraian PNS di Kota Depok jika dibandingkan dengan masyarakat umum terbilang rendah.

“Tapi kan PNS itu pelayan masyarakat, abdi Negara, seharusnya berapapun menjadi tinggi,” jelasnya.

Pernyataan tersebut diungkapkan Idris seusai membuka Sosialisasi Pembinaan dan Pembekalan Peraturan Kepegawaian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota Depok.

Kepala BKPSDM Pemkot Depok, Supian Suri mengungkapkan kegiatan sosialisasi pembinaan pembekalan peraturan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Depok dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada PNS tentang peraturan perundang-undangan kepegawaian. Tujuannya, kata dia, agar PNS mampu menerapkan aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaan tugas secara maksimal.

“Kami berharap mudah-mudahan acara ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga visi misi Kota Depok dalam hal ini untuk mewujudkan Depok unggul, nyaman dan religius bisa benar-benar terwujud,” tandasnya.

Adapun peserta meliputi para sekretaris dinas, sekretaris camat dan 63 lurah. Hadir narasumber dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, Dwi Wahyudi. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here