Perokok Terjaring Razia Tim KTR

225
Petugas saat melakukan razia kepada perokok di kawasan terlarang merokok

Margonda | jurnaldepok.id
Tim gabungan yang terdiri Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Depok yang tergabung di tim Kawasan Tanpa Rokok pada Selasa (19/8) melakukan razia terhadap perokok di sembarang tempat.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP Depok, Taufiqurakhman mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Depok.

Pihaknya menurunkan sebanyak 35 petugas Satpol PP Kota Depok. Para petugas ini dibantu oleh belasan petugas Puskesmas Cisalak Pasar, kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Kami rutin mensosialisasikan Perda KTR ke masyarakat, khususnya di lingkungan Pasar Cisalak. Karena itu agar peraturan berjalan sesuai harapan maka kami akan terus tegakkan Perda KTR,” katanya.

Dalam Perda KTR ada tujuh kawasan yang tidak membolehkan untuk merokok. Yaitu tempat umum, tempat ibadah, sarana pendidikan, tempat kerja, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak, dan kendaraan angkutan umum.

Apabila ada penjual atau perokok di area KTR, lanjut Taufiq, pihaknya akan mencatat nama pelanggar tersebut dan mengambil sementara kartu identitasnya. Kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri (PD) Depok untuk melakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring).

“Semoga dengan upaya kami mewujudkan area KTR di Pasar Cisalak bisa terwujud juga di kawasan lain,” terangnya.

Untuk pelaksanaan kali ini pihaknya hanya memperingatkan saja kepada warga yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono mengatakan, akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), di mana ASN yang ketahuan merokok di sembarang tempat oleh Satpol PP Depok akan mendapatkan saksi sebagai efek jera.

Pihaknya tidak peduli apakah itu warga biasa atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini untuk membuat efek jera, harus diberlakukan sanksi dari Badan Kepegawaian Pengembangangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Hardiono menegaskan, apabila ditemukan puntung rokok di salah satu dinas maka kepala Perangkat Daerah tersebut harus diberitahu sambil diingatkan juga dengan regulasi yang sudah ada.

Menurutnya, sosialisasi Perda KTR harus terus digencarkan kepada pemilik atau pengelola tempat umum.

“Kemudian para pemilik dan pengelola tempat umum bisa memasang rambu menuju area merokok agar diketahui oleh masyarakat,” ucapnya.

Dikatakannya, dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok ini Pemkot Depok berupaya menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat merokok.nCR-JD1

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here