Antisipasi Masuknya Tenaga Kerja Asing, FSPMI Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

78
Wido Pratikno

Margonda | jurnaldepok.id
Serikat pekerja di Kota Depok menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU) Nomor 13 Tahun 2003. Mereka menolak karena revisi UU Ketenagakerjaan disinyalir akan membawa angin segar bagi pekerja Warga Negara Asing (WNA).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Cabang Kota Depok, Wido Pratikno mengatakan UU ini memperbolehkan WNA menjabat diperusahaan sampai ke level Manager HRD dan berbagai kemudahan lainnya.

Sebelum direvisi, pekerja WNA hanya boleh menjabat sebagai staf ahli dan harus memiliki pendamping serta harus belajar Bahasa Indonesia.

Dengan revisi tersebut, pemerintah membuka peluang tenaga kerja asing besar-besaran untuk masuk ke Indonesia.

“Kami tegaskan akan melawan kebijakan tersebut, karena jika sampai level manajer HRD saja dijabat oleh orang asing dikawatirkan terjadi misskomunikasi karena perbedayaan budaya. Kan kita nggak tahu orang asing itu budayanya seperti apa, orang Jawa seperti apa, orang Batak, Sunda dan seterusnya seperti apa,” kata Wido.

Menurutnya, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok saat ini ada 300 pekerja WNA di Depok yang semua menjabat sebagai staf ahli di perusahaan-perusahaan asing di Kota Depok.

“Dengan revisi ini nantinya supervisor orang asing, manajer HRD dari orang asing. Oleh karena itu, peluang untuk rakyat Indonesia akan tertutup,” katanya.

Wido melanjutkan, pihaknya akan menggelar audiensi dengan Wali Kota Depok Idris Abdul Somad dan DPRD Kota Depok untuk meminta rekomendasi menolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 ini. Lantaran, revisi ini akan merugikan Kota Depok yang masih memiliki jumlah pengangguran sebanyak 73 ribu orang.

Seperti daerah Karawang, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung yang sudah mengeluarkan rekomendasi penolakan revisi UUK 13 2003.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto mengatakan sedikitnya ada 300 warga negara asing (WNA) bekerja di Kota Depok.

WNA yang ada rata-rata dari perusahaan manufaktur dan bekerja sebagai tenaga ahli.

“Tenaga kerja asing yang kita miliki ini masih dalam level tenaga profesional, bukan buruh kasar yang tidak memiliki kemampuan alias skill. Adapun mayoritas TKA berasal dari Korea dan Jepang,”katanya.

Menurut Manto, jumlah ini masih wajar mengingat hampir seluruh perusahaan manufaktur yang berdiri di Kota Depok merupakan milik negara asing, utamanya Korea dan Jepang.

Sedangkan untuk perusahaan garmen, hampir tidak ada TKA. Kalau perusahaan garmen hampir tidak ada (TKA).

“Data kami saat ini, ya sekitar 300 TKA bekerja sebagai tenaga ahli di Depok,”katanya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here