Gubernur Serahkan Raperda Penyelenggaraan Kota Religius ke Walikota

100
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (kiri) saat berjabat tangan dengan Walikota Depok, Mohammmad Idris (kanan)

Margonda | jurnaldepok.id
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut meyikapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran Kota Religius (PKR) di Kota Depok. Emil, begitu ia disapa akrab, menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Walikota Depok, Mohammad Idris.

“Perda ini kan lokal, jadi aspiranya datang dari kebutuhan masing-masing. Perda di Pangandaran berbeda dengan Perda di Depok, jadi saya kira saya serahkan kepada mekanisme parlementer, aspirasi rakyat bisa ditampung lewat fraksi-fraksi,” ujar Emil saat melakukan kunjungan kerja ke Depok pekan lalu.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya menghormati proses rencana Pemerintah Kota Depok yang akan membuat peraturan daerah (Perda) PKR.

Sebelumnya Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan akan kembali mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024.

“Karena ini penting untuk menentukan indikator, jadi ukuran religius itu apa?. Nah ini kami jabarkan dari visi kami bahwa religius ini adalah masyarakat yang dapat mengamalkan agamanya masing-masing dan pedoman panduan hidup bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, karena diburu waktu oleh badan legislasi DPRD Depok, Pemerintah Kota Depok dalam mengusulkan Raperda itu sementara hanya dibuat eksekutif summary nya saja dan rancangan Raperda itu diakuinya masih banyak catatan-catatan.

“Yang penting masuk dulu Raperda itu, nanti kan kami akan hering sebelum jadi draft Raperda. Selain itu nanti juga pansus akan merasionalisasi dan menyesuaikan isinya seperti apa. Kalau perlu ada yang didelete silahkan delete, kalau ada masukan silahkan dan itu bermainnya pada pembahasan. Ini belum apa-apa sudah ditolak, ini kan jadi masalah,” paparnya.

Dikatakannya, untuk saat ini tidak bisa diusulkan kembali dikarenakan Raperda untuk tahun 2020 sudah didesk dan sudah selesai. Dari itu dirinya akan mengusulkan kembali Raperda tersebut ke DPRD periode 2019-2024.

Dari itu, pihaknya akan mempelajari kembali kontennya untuk dimasukkan di perubahan nanti.

“Selama ini enggak ada istilah religius itu untuk satu agama, religius itu keagamaan. Artinya mengikuti norma-norma agama, semua agama itu punya norma, masukkan semua norma-norma agama mereka. Karena kami yakin semua agama tidak ada yang membenarkan atau merekomendasi segala bentuk kejahatan, enggak ada, pasti semuanya menolak. Termasuk Perda itu nantinya untuk memperkuat toleransi dalam beragama,” katannya.

Penolakan Raperda PKR dikatakannya lebih kepada presepsi dan komunikasi.

“Kan mereka mintanya terburu-buru, namun tidak disikapi secara terbuka. Seharusnya panggil kami dan minta penjelasan, jangan belum dimintai penjelasan dan klarifikasi sudah ditolak. Kami siap dimintai klarifikasi dan penjelasan, selama ini kami tidak pernah menolak kok dipanggil ke dewan untuk berdialog, ini tiba-tiba ada penolakan dan ketika kami mau ajukan lagi sudah terlambat,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here