Tolak Perda LGBT, Waria Depok Bakal Gelar Demo

249
ilustrasi

Margonda | jurnaldepok.id
Persaudaraan Waria Depok atau Perwade, mengancam bakal menggelar aksi unjukrasa bila rencana peraturan daerah (perda) anti lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) diterapkan.

Ketua Perwade, M Hendra atau yang menyebut dirinya bernama Sofie mengatakan Raperda LGBT akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kalau kebijakannya mencekam ya kita mau enggak mau pindah atau minta perlindungan ke Komnas-HAM karena kita kan sudah didukung dari LBH masyarakat Indonesia, jadi bakal ada demonstrasi dari Depok dan Jakarta,” ujarnya.

Pihaknya selama ini telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan Pemerintah Kota Depok terkait solusi sekaligus harapan Perwade.

“Permintaan kami itu tiga. Satu kan ada waria sudah sepuh, ya kita minta rumah singgah. Ataupun ada enggak panti sosial waria karena mereka berpenampilan tetap wanita,” katanya.

Kemudian Sofie berharap pemerintah menerbitkan identitas kependudukan bagi para waria. Sebab, saat ini sebagian besar waria di Kota Depok belum memiliki identitas resmi.

“Ada yang tinggal 10 tahun ke atas enggak punya KTP. Ada yang diusir dari kampung. Yang punya KTP paling hanya 30 atau 25 hanya separuh dari jumlah yang ada yakni 50 orang. Mayoritas kami pendatang. Kalau punya identitas kan bisa nikmati fasilitas pemerintah seperti BPJS dan lain-lain,” paparnya.

Sofie juga berharap, pemerintah mau menyiapkan wadah agar para waria bisa memberikan kontribusi yang positif pada masyarakat.

“Kasih dong mereka wadah buat berkumpul positif, seperti salon pembinanya dari Dinsos. Jadi terarah cari uangnya,” katanya.

Waria di Depok, rata-rata adalah pemilik usaha dan pekerja yang mencari nafkah dengan cara yang positif.

“Di Depok ini waria sebenarnya pekerja, memiliki salon, rias pengantin. Kalaupun ada yang ngamen cuma hitungan jari,” ungkapnya.

Sofie menambahkan mereka sempat mendapatkan pelatihan dari Pemkot Depok, hanya saja itu tidak secara spesifik melainkan digabungkan dengan anak jalanan.

“Dari Dinsos kan ada dana khusus buat pelatihan, tapi kita enggak diberi. Yang dikasih anak jalanan. Pernah diajak bikin keset. Waria bikin keset mana mau lah,” katanya.

Tapi saat mereka mencoba untuk mencari dukungan dana sendiri dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, tidak pernah ditanggapi dan selalu ditolak.

“Kita mau maju minta biaya pelatihan, terbentur dengan Raperda itu. Pas mau datang ke Pemkot sudah ada tulisannya waktu itu, LGBT dilarang,” tuturnya.

Menurutnya raperda itu merugikan dan mengucilkan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Depok.

“Sebagai kaum minoritas, kami tidak meminta eksklusifitas dari Pemkot Depok. Tetapi hanya meminta hak-hak dasar sebagai warga negara dipenuhi dan diperlakukan sama dimata hukum oleh Pemkot Depok,” pungkasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here