Merasa Dirugikan dalam Pembebasan Lahan, Korban Cijago Ngadu ke Jokowi

102
Salah satu spanduk yang dibentangkan masyarakat korban pembebasan lahan Tol Cijago

Beji | jurnaldepok.id
Warga RW 06 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, yang merupakan korban pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) meminta bantuan kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Permintaan keadilan tersebut mereka tuangkan dalam bentuk spanduk yang dipasang di samping Tol Cijago – Cinere tepatnya di Wilayah Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji.

Di spanduk bertuliskan “Pak Jokowi Ada 16 Bidang Tanah Warga Belum dibayar Tol Cijago, Agar Berkah Tolong Diselesaikan.

Salah satu warga, Samsudin mengatakan selama ini pihaknya merasa dirugikan akibat pembangunan Tol Cijajgo yang dalam proses pembebasan tanahnya tidak sesuai dengan keinginan warga.

“Spanduk itu hanya bentuk aspirasi warga. Kami hanya minta Pak Jokowi mau bantu kami sebagai pemimpin tertinggi di Negeri ini,”katanya.

Dia mengatakan proses pembebasan tanah dimulai tahun 2006 tahap sosialisasi, kemudian tahun 2010 inventarisasi lahan dan bangunan. Sedangkan pemberian harga tanah yaitu pada tahun 2012.

” Dari situ aja sudah lama, janji 3 bulan sejak sosialisasi akan segera dilakukan pemberian harga kepada kami,” ungkapnya.

Menurutnya pemberian harga itu berdasar zona dan inilah warga tidak sepakat. Warga keberatan karena pembayaran melalui zona sangat tidak sesuai aturan dan merugikan masyarakat. Keputusan yang diambil pun tidak melalui musyawarah dengan warga.

Selanjutnya karena ketidak sepakatan, warga akhirnya mengadu kepada Ombudsman Republik Indonesia. Darisitu keluar himbauan agar pihak tol membayar keseluruhan tanah dengan harga Rp 4.850.000.

“Jadi Ombudsman meminta harga permeter disamakan yaitu Rp 4.850.000. Jadi tidak pakai zona. Eh kesepakatan tidak ditaati dan mereka tidak jalankan,” ujarnya.

Selanjutnya pada Juli 2014 karena tidak di jalankan oleh pihak Tol, Ombudsman kembali mengeluarkan tiga rekomendasi yaitu hentikan aktifitas proyek, melakukan penilaian kembali dengan sistem bidang perbidang, melakukan pembinaan terhadap aparat yang diduga melakukan intimidasi.

Rekomendasi Ombudsman sebab pihaknya mengeluarkan surat bahwa pihak Tol Cijago, mol administrasi dalam pembebasan lahan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut pihak tol melakukan penilaian ulang terhadap tanah dan pada saat itu telah berlaku peraturan pembelian tanah sesuai standar pembelian internasional (SPI) sesuai pasar.

“Tahun 2019 telah berlaku aturan bahwa pembebasan lahan untuk kepentingan umum harus bidang perbidang. Yaitu sekitar Rp 10 juta permeter contohnya seperti pembebasan tanah untuk Apartemen samping Tol itu satu meter harga tanah Rp 10 juta,” paparnya.

Namun anehnya ketika dilakukan penilaian pihak tol hanya mau membayar tanah warga dengan harga tahun 2015. Padahal saat itu sudah berlalu pembayaran tanah sesuai SPi premium.

“Kami tidak mau menerima karena pihak proyek hanya membayarkan sesuai dengan harga tahun 2015. Jadi harga tahun 2015 itu ada yang Rp 6 juta, Rp 8 juta dan ada yang Rp 9 juta permeter. Keputusan diambil atas musyawarah dengan warga pada tahun 2017 kemarin. Kan aneh masa keputusan diambil tahun 2015 kan mundur,” terangnya.

Ia mengungkapkan sampai saat ini 16 warga yang tanah nya diambil belum mau menerima pembayaran konsinasi melalui pengadilan. Alasan warga pembayaran tersebut tidak sesuai standar.

“Mereka membayar lewat pengadilan konsinasi dengan harga tahun 2015. Kita tidak mau dan uang belum kita ambil. Sebab kita juga masih melakukan banding atas keputusan tersebut,” pungkasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here