Disrumkim Ultimatum OPD Dalam Pengadaan Lahan

76

Cimanggis | jurnaldepok.id
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Dudi Miraz mengultimatum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berhati-hati dalam melakukan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

“OPD harus berhati-hati dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum. Karena masalah tanah tidak akan berhenti tahun ini juga, tahun yang akan datang bahkan menjelang pensiun pun masalah tanah jika bermasalah akan mengikuti kita,” ujar Dudi saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis Pertanahan Disrumkim Kota Depok, Selasa (23/7).

Ia juga mewanti-wanti kepada para pejabat maupun lurah yang baru agar segera banyak membaca dan mempelajari admistrasi pertanahan.

“Jangan asal tandatangan, karena akan berakibat fatal. Tetap tingkatkan kehati-hatian dalam mengelola admistrasi pertanahan,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bimtek tersebut dilakukan agar tujuan dan arah dari suatu kegiatan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan bimtek tersebut yakni Peraturan Kepala BPN Nomor 3/2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, Undang Undang No 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, Perpres Nomor 71/2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Perpres 148 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas peraturan presiden Nomor 71/2012 dan yang terakhir Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Tujuan dari kegiatan ini tak lain untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan penyamaan presepsi para Aparatur Sipil Negara terhadap substansi bidang penanganan konflik pertanahan yang mencakup pengertian dan ruang lingkup penanganan konflik pertanahan,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, kegiatan itu juga untuk mencegah terjadinya konflik.

“Solidaritas dan pengelolaan konflik, pendekatan mediasi dan negosiasi dalam penanganan konflik pertanahan serta langkah-langkah konstruktif dalam penanganan konflik dan pendekatan dalam penyelesaian admistrasi pertanahan,” ungkapnya.

Acara yang dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Depok, Ahmad Kafrawi juga dihadiri oleh perwakilan BPN Jawa Barat, para lurah dan staf kelurahan se Kota Depok. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here