Kumpulan Waria Depok Tolak Raperda Anti LGBT

250
ilustrasi

Margonda | jurnaldepok.id
Persaudaraan Waria Kota Depok (Perwade) menolak Rencana Peraturan Daerah Anti LGBT yang saat ini tengah dibahas oleh Tim Pansus DPRD Kota Depok.

Hal ini dikatakan pimpinan Perwade Kota Depok, M Indra atau yang biasa dikenal Sofie. Menurutnya Raperda itu merugikan dan mengucilkan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Depok.

Ia menjelaskan sebagai kaum minoritas, pihaknya tidak meminta eksklusifitas dari Pemkot Depok. Tetapi hanya meminta hak-hak dasar sebagai warga negara dipenuhi dan diperlakukan sama di mata hukum oleh Pemkot Depok.

“Tetap tidak setuju, karena kita selalu dirugikan oleh Raperda itu. Nilailah kita sebagai warga negara yang baik. Di Pancasila kan gitu, kemanusiaan yang adil dan beradab,” terangnya.

Sofie bahkan pernah mendapat kabar, jika Raperda itu sampai disahkan jadi Perda nanti. Ia menambahkan dengan adanya rencana tersebut, kaum waria akan dipersekusi seperti dipotong rambutnya sampai diusir dari Kota Depok.

“Serem banget kan itu isunya. Intinya kami menolak Raperda Anti LGBT itu. Kalau pun Raperda itu sampai disahkan, kita cuma minta di manusiakan aja,” katanya.

Dia mengatakan selama proses penyusunan Raperda tersebut kalangan waria yang saat ini berjumlah sekitar 50 orang tidak pernah diajak dalam perumusan Raperda tersebut.

“Kami dari kalangan waria nggak pernah diajak oleh penyusunan Raperda tersebut, dan ada kabar isi Raperda itu sangat mengerikan bagi kalangan kita,” ucapnya.

Menurut Sofie, daripada membuat Perda yang diskriminatif, pihaknya mengusulkan kepada Pemkot Depok agar menggantinya dengan Raperda HIV/AIDS. Karena penyebaran HIV/AIDS itu real dan tidak terfokus pada populasi kunci saja. Tetapi setiap manusia yang melakukan hubungan seks beresiko tertular.

“Sebagai warga negara, pengidap HIV/AIDS berhak untuk mendapatkan layanan tanpa melihat label seseorang. Karena isu HIV/AIDS tidak melulu bermuara ke populasi kunci saja,” paparnya.

Sofie berharap Raperda HIV/Aids dapat mengedukasi masyarakat tentang HIV/Aids dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya para lelaki hidung belang agar selalu menggunakan pengaman untuk mencegah penularan atau tertular.

Lebih lanjut, ungkap Sofie, Raperda HIV/AIDS dapat bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Global Fund sebagai tanggung jawab bersama dalam menekan penyebaran HIV/Aids di Indonesia.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan, Pemerintah Kota Depok sudah terlambat untuk membahas lagi Raperda Anti LGBT pada tahun 2019.

Pihaknya direncanakan mengusulkan kembali Raperda itu ke DPRD Kota Depok pada anggaran APDB Perubahan di 2020.

“Nanti bisa diusulkan tahun depan,” ujar Muhammad Idris.

Walikota menambahkan, untuk menentukan urgensi dari Raperda Anti LGBT itu harus melalui kajian akademis yang menyeluruh. Menurutnya kajian LGBT saat ini belum lengkap untuk diajukan.

“Kami pelajari dulu. Tergantung kajiannya penting tidak kami lihat nanti,” tandasnya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here