Siswa Korban Zonasi Bakal Temui Jokowi

43
Aksi solidaritas DKR Kota Depok dalam memperjuangkan siswa korban sistem zonasi

Margonda | jurnaldepok.id
Sekitar 21 pelajar dari Kota Depok yang jadi korban zonasi pendaftaran sekolah lanjutan atas, hingga kini belum mendapatkan jalan keluar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy juga cuci tangan terhadap nasib para pelajar yang menjadi korban kebijakannya lewat Permendikbud No 51 Tahun 2018 itu.

“Itu bukan urusan saya. Itu urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan yang menirukan ucapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy saat menggelar orasi di Jalan Margonda Raya, kemarin.

Roy memastikan, DKR Depok akan tetap bersolidaritas dan mengadvokasi 21 pelajar korban zonasi tersebut, karena sebagian besar adalah anak-anak relawan kesehatan yang tidak mampu.

“Selama ini orang tua mereka sudah menjadi relawan kesehatan tidak dibayar, membantu pasien miskin yang dipersulit oleh BPJS Kesehatan,” sebut dia.

Dirinya berharap, Presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merugikan para pelajar yang memiliki hak untuk sekolah, seperti yang selama ini diperjuangkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Kan aneh, Presiden Jokowi memerintahkan agar semua anak bisa sekolah, tapi menterinya justru mempersulit pelajar untuk bisa sekolah,” katanya.

Dirinya memastikan 21 pelajar yang menjadi korban ini akan mengadukan kejadian ini ke Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (10/7). Roy juga menyayangkan, dengan sikap Pemerintah Kota Depok yang tidak perduli dengan rakyatnya. “Kegagalan Pemerintah Kota Depok, membangun gedung SMA SMK,” terang dia.

 

Sementara itu, Kepala Disdik Depok, Mohammad Thamrin mengatakan, PPDB untuk SD Tahun 2019/2020 akan dimulai pada 8-9 Juli 2019.
“Iya betul, bulan ini bukan hanya PPDB SMP, akan tetapi ada PPDB SD yang dimulai pada 8 Juli. Karena itu, kepada orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang SD untuk bersiap-siap,” katanya

Menurut dia, sistem PPDB SD menggunakan zonasi dengan langsung mendaftar ke sekolah yang dituju (offline). Sistem ini berlaku baik yang masuk melalui jalur tidak mampu atau anak Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK).

“Karena penyebaran sekolahnya hampir merata jadi PPDB SD ini murni zonasi. Namun kembali lagi, semua tergantung pada kuota sekolah yang dituju,” katanya.

Dikatakan Thamrin, dirinya meminta kepada pihak SD Negeri agar hanya membuka kuota 24 rombongan belajar (rombel). Masing-masing kelas, sambungnya, diisi maksimal 32 siswa.

“Dengan harapan, guru dapat mengajar lebih teliti dan fokus,”katanya. tidak merata di setiap kecamatan di kota depok, sebagai contoh kecamatan Beji, tidak memiliki SMA SMK,” katanya.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here