Wow…Silpa 2018 Tembus 765 M

90
Ketua Fraksi Golkar, H Tajudin Tabri saat membacakan pandangan umum terkait tanggapan penggunaan APBD Tahun Anggaran 2018

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Beberapa fraksi di DPRD Depok mengkritisi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 yang tembus di angka Rp 765.645.486.751,55. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 719.099.559.520,98.

Ketua Fraksi Golkar, H Tajudin Tabri dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 mengungkapkan, pada prinsipnya Fraksi Partai Golongan Karya setuju terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Namun begitu, pihaknya memberikan beberapa catatan.

“Kami minta Pemkot Depok untuk meningkatkan lagi penyerapan anggaran dan terarah didalam pelaksanaan tugas OPD. Kepercayaan kepada OPD harus disertai dengan pengawasan yang terpadu dan objektif,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mengatakan kepentingan masyarakat Kota Depok harus diutamakan demi terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

“Dengan mewujudkan pelayanan publik yang profesional serta mewujudkan dukungan stakeholder yang tidak pilih kasih. Silpa harus dimanfaatkan secara terencana, sistematis dan
massif sehingga Kota Depok bisa lebih maju lagi,” paparnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Depok, Qurtifa Wijaya mengungkapkan, untuk Silpa yang disebabkan over target pendapatan dan efisiensi perlu diapresiasi. Tapi untuk Silpa karena tidak terserap atau tidak terlaksananya kegiatan, ini yang perlu dikritisi dan amat disayangkan.

“Ini menjadi mubazir, anggaran sudah ada dan masyarakat butuh kegiatan tersebut berupa pembangunan, tapi sampai habis tahun anggaran tidak terlaksana. Padahal katanya banyak usulan kegiatan lain yang tidak terakomodir karena terbatasnya anggaran, tapi kegiatan yang sudah dianggarkan masih ada yang tidak terealisasi,” ungkapnya.

Dari itu, sambung dia, PKS memberikan enam masukan kepada Pemerintah Kota Depok diantaranya agar membentuk tim taktis monitoring yang khusus memantau secara ketat realisasi anggaran sesuai jadwal yang sudah disusun.

“Bila terjadi perlambatan bisa diambil langkah-langkah solusinya. Selain itu, penting disusun kegiatan per triwulan di semua OPD sebelum awal tahun anggaran atau sejak akhir tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.

Menanggapi Silpa yang begitu besar, Walikota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan pihaknya menyadari bahwa perlu segera diambil tindakan-tindakan strategis untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, dengan tetap menjaga kualitas hasil pelaksanaan kegiatan.

Idris mengatakan, ada beberapa permasalahan yang mempengaruhi besarnya Silpa diantaranya kurang optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan sehingga ada beberapa
kegiatan yang tidak terealisasi.

“Transfer anggaran pada beberapa kegiatan yang bersumber dari bantuan Gubernur DKI dan dilakukan di akhir tahun sehingga mengakibatkan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak terlaksana dan sebagian pembayarannya baru dilaksanakan pada tahun 2019,” terangnya.

Selain itu, sambungnya, realisasi dana bantuan sosial cukup rendah diantaranya disebabkan masih kurangnya persyaratan pada saat pengajuan proposal permohonan pencairan. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here