Demokrasi Perlu Dirawat Dengan Nilai-nilai Pancasila

19
BJ Habibie saat menyampaikan Orasi Ilmiah didampingi oleh Ketua Dewan Pengurus Habibie Center Sofian Effendi dan Dekan FIA UI Eko Prasojo

Beji | jurnaldepok.id
Demokrasi perlu dirawat dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD). Karena dalam sistem demokrasi menggambarkan bagaimana perilaku manusia dan sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut dikatakan Presiden RI ke 3 Baharudin Jusuf Habibie saat berorasi Habibie dalam peluncuran “The Habibie Institue for Public Policy and Governance (HIPPG) di UI.

“Berbeda-beda makin konvergensi oleh karena itu kita bisa sebut dengan demokrasi dan goverment,” katanya.

Ia menambahkan jika seorang manusia mau berkembang dan meningkatkan produktivitasnya maka ia harus berperilaku mengikuti budayanya.

Ia pun berpesan mengenai pentingnya keseimbangan antara paham agama dan pendidikan.

“Ada orang pendidikan hebat, tapi pembudayaan negatif, itu bahaya. Tapi ada juga orang yang berpengetahuan top, budaya, pendidikan juga, kalau itu ada, baik dan bagus. Jadi itu kita lihat ada sinergi 3 elemen yaitu agama, pendidikan dan budaya,” jelasnya.

Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) ini didirikan di kampus UI Depok hari ini bertepatan dengan usia Habibie ke-83.

Dirinya ingin mengingatkan agar semua orang bisa kembali berpedoman pada UUD.

“Di usia 83 tahun ini, saya mendirikan HIPPG. Kenapa kita dirikan ini, kita harus kembali Undang-undang Dasar di situlah ada dasar perjuangan kita. Lagi pula untuk mengubah Pancasila dan UUD tak mudah, karena ada manusia, kalau Kalau tak ada manusia tak perlu Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya.

Latar belakang pendirian HIPPG untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Meski beberapa kebijakan inovatif dikukuhkan, menurutnya, pekerjaan rumah belum selesai, di antaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis, rendahnya kualitas kepemimpinan, kebijakan publik yang tidak adaptif, rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan, dan rendahnya kualitas layanan publik merupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia.

Di tempat yang sama, Dekan FIA UI, Eko Prasojo mengatakan, HIPPG memiliki peran sentral untuk memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan, advokasi kebijakan, sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan, melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan.

Berbagai kegiatan ini bertujuan memperkuat kebijakan berbasis bukti (Evidence based Policy), menjembatani produksi pengetahuan untuk kebijakan dan memperkuat kapabilitas pembuat kebijakan.

“Kami harapkan inisiatif ini semakin memperkuat peran FIA UI di dalam mengembangkan ilmu studi administrasi, kebijakan serta tata kelola stratejik untuk kepentingan pembangunan bangsa,” katanya.n CR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here