Warga Eks Situ Krukut Melawan

36
Warga eks Situ Krukut saat menggelar pertemuan

Limo | jurnaldepok.id
Sebanyak 154 warga yang menempati lahan eks Situ Krukut diwilayah Rw 01 dan 04, Kelurahan Krukut, Senin malam (17/6) berkumpul dikediaman Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan Krukut di Jalan H. Jaip Rw 01 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo untuk mengikuti rapat dalam kerangka menyatukan langkah dalam menghadapi pemenang putusan sidang di PN Depok terkait kepemilikan tanah Eks Situ.

Kepada Jurnal Depok, Ketua LPM Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Husin Tohir mengatakan, sebelumnya terdapat beberapa faksi ditataran penduduk lahan eks situ dalam upaya memperjuangkan hak sebagai pihak yang telah menguasai dan merawat lahan selama puluhan tahun.

“Kalau dari awal warga kompak seperti ini, tentu hasilnya akan beda, dan kelemahan warga penduduk lahan eks situ lantaran masing masing memiliki pandangan berbeda dan hal itu dioptimalkan oleh pihak lain, ” ujar Husin Tohir.

Dikatakan Husin, meskipun warga dikalahkan pada putusan sidang di PN Depok beberapa waktu silam, namun pihaknya berkeyakinan pada tingkat banding, putusan akan berpihak kepada masyarakat yang sudah puluhan tahun merawat dan menguasai lahan, ketimbang pihak yang hanya menyodorkan berkas Verponding alias surat tanah jaman Belanda yang dijadikan modal untuk mendapatkan uang kompensasi tol Desari.

“Sekarang kami sedang berupaya untuk banding dan mudah mudahan hasilnya berpihak kepada warga,” katanya.

Perjuangan warga penduduk lahan eks situ Krukut, didukung oleh Anggota DPRD Depok, dari Fraksi Golkar H. Tajudin Tabri yang secara kebetulan tinggal diwilayah Rw 01, Kelurahan Krukut, tak jauh dari lahan yang dipersengketakan antara warga dan pemilik surat verponding.

“Saya jelas dukung warga karena saya tahu persis warga sudah puluhan tahun menguasai dan mengurus tanah itu, sementara pemilik surat verponding yang dimenangkan oleh pengadilan tak selama ini tak pernah kelihatan batang hidungnya apalagi untuk mengurus tanah eks situ lagi pula surat tanah verponding itu merupakan produk Belanda yang secara otomatis gugur sejak negeri ini merdeka tapi kok malah dimenangkan dalam persidangan, makanya wajar kalau warga banding atas putusan itu,” pungkas Tajudin. n Asti Ediawan

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here