Jelang Pilkada, Anggota KOOD Diminta Saling Menghargai

83
Walikota Depok, Mohammad Idris didampingi ketua dan pengurus KOOD saat mehadiri acara halal bihalal KOOD Kecamatan Bojongsari

Laporan: Rahmat Tarmuji
Jelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Depok 2020, konstelasi politik di kota berjuk Sejuta Belimbing ini kian memanas. Bahkan, masing-masing orang telah memiliki ‘jagoan’ untuk dipilih nanti.

Kondisi tersebut rupanya juga berdampak kepada oganisasi, dimana mereka saat ini tengah ‘galau’ jika organisasinya tersebut dijadikan alat politik untuk kepentingan pilkada. Hal itu pula lah yang diungkapkan oleh Ketua Umum Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD), H Ahmad Dahlan.

“KOOD ini kan concrn nya terhadap seni, budaya dan bahasa. Untuk mempersatukan bocah Depok yang penuh dengan warna ini kami tidak berpolitik praktis. Tapi kalau anggotanya mau berpolitik praktis ya silahkan, tapi jangan bawa-bawa KOOD,” ujar Dahlan kepada Jurnal Depok, kemarin.

Pernyataan tersebut dikatakan Dahlan pada saat acara halal bihalal KOOD Kecamatan Bojongsari dikediaman Ketua KOOD Kecamatan Bojongsari, Wardana.

Namun begitu, Dahlan mengungkapkan secara pribadi dan organisasi memiliki harapan agar ke depan Depok dipimpin oleh orang yang mampu mengemban amanah dengan baik serta berpihak pada seni dan budaya.

Agar tidak terpecah belah dalam pilkada nanti, Dahlan juga berpesan untuk seluruh anggotanya agar saling menghargai

“Anggota KOOD harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, yang bisa bersinergi dengan KOOD. Insya Allah kami solid, karena pilkada inikan bicaranya bukan partai melainkan figure, yang penting saling menghargai, sangat sah anggota KOOD berpolitik,” katanya.

Walikota Depok, Mohammad Idris dalam sambutannya mengapresiasi semangat KOOD dalam mengembangkan budaya lokal Depok, salah satunya diawali dengan menerbitkan kamus bahasa Depok.

Menurutnya, yang dilakukan KOOD tersebut selaras dengan amanah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No 5 tahun 2003 tentang Pemeliharaan, Pengembangan Budaya dan Bahasa.

Dalam perda tersebut disebutkan tiga bahasa di Jawa Barat yang harus dipelihara dan dikembangkan, yaitu Bahasa Cirebonan, Bahasa Parahyangan/Sunda, dan Bahasa Melayu Depok, Melayu Bekasi, Melayu Karawang.

“Perda ini menjadi acuan bagi KOOD dalam mengembangkan bahasa Melayu Depok,” kata Idris.

Namun, lanjut Idris, untuk saat ini pihaknya belum dapat memenuhi harapan KOOD yang ingin menjadikan bahasa Depok masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah. Pasalnya Pemkot Depok belum memiliki guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa Depok.

“Tenaga pengajar PNS di Depok sangat terbatas, dan kami belum diperbolehkan mengangkat guru honorer. Inilah kendalanya,” jelasnya.

Halal Bi Halal KOOD Kecamatan Bojongsari juga dihadiri Ketua Umum KOOD, Ahmad Dahlan, Sekretaris Umum, Nina Suzana, Wakil Sekretaris Umum, Amiruddin, Wakil Ketua Umum, Syaiful Hidayat, Ketua KOOD Bojongsari, Wardana, Camat Bojongsari, Dede Hidayat, Camat Beji, Anis Fatoni, Kapolsek Sawangan, Kompol Suprasetyo, para Lurah, pengurus KOOD tingkat kelurahan se-Kecamatan Bojongsari, pengurus perguruan silat Pengsimatoga, serta para tokoh dan pemuka agama setempat. n

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here