Idris Angkat Bicara Terkait Kontroversi PPDB Sistem Zonasi

660
Mohammad Idris

Bojongsari | jurnaldepok.id
Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah SMA Negeri di wilayah Depok mendatangkan keprihatinan tersendiri bagi Walikota Depok, Mohammad Idris. Orang nomor satu di Kota Depok ini juga mengkritisi kebijakan dan system yang diterapkan.

“Pemerintah pusat memang harus turun tangan, dalam hal ini setiap wilayah atau daerah jangan menafsirkan sendiri terkait peraturan pemerintah tentang masalah zona. Masa lucu DKI yang berdekatan dengan Jawa Barat berbeda,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.

Idris juga mengkritisi kebijakan yang diterapkan. Ia menilai DKI menerapkan hasil ujian nasion (UN) dan zona sebagai penunjang, namun di Jawa Barat hasil UN diabaikan melainkan mengutamakan system zonasi.

“Kasihan anak-anak kita yang sudah rata-rata 40 nilainya bahkan ada yang 42 karena memiliki kelebihan mengekspresikan dan menjelaskan pelajarannya, artinya rata-rata di atas 10 nilainya itu, namun tidak dianggap karena ia tinggal di sebuah wilayah dan tidak bisa masuk sekolah di sekolah favorit,” paparnya.

Idris menilai, banyak yang menafsirkan system zonasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

“Kita kan NKRI, kalau UN memang tidak dianggap ya jangan adakan UN, hilangkan saja UN itu, ngapain ngadain UN tapi enggak dipakai nilainya,” ungkapnya.

Dari itu, ia meminta semua pihak untuk melakukan evaluasi dan hasil masukan itu disampaikan ke pemerintah pusat agar tidak multi tafsir di setiap daerah.

“Ini rata-rata terjadi di Jawa Barat, saya juga mendapat telepon dari beberapa walikota dan bupati di Jawa Barat yang menanyakan hal itu, saya bilang mau gimana lagi memang keputusan Disdik Jawa Barat seperti itu,” katanya.

Idris juga berharap semua pihak baik pemerintah pusat maupun provinsi mencari jalan terbaik agar kisruh PPDB setiap tahunnya tidak terulang. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here