Jelang Lebaran, ASN Dilarang Terima Gratifikasi

25
Nina Suzana

Margonda | jurnaldepok.id
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Depok dilarang menggunakan mobil dinas untuk keperluan lebaran. Selain itu juga dilarang tidak boleh menerima gratifikasi. Jika pun ada yang terbukti maka bisa dikenakan hukum 20 penjara.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan larangan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor: 003/236-Irda tanggal 16 Mei 2019 yang telah ditanda tangani Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Dia mengatakan kendaraan operasional dinas hanya boleh diperuntukkan untuk kepentingan terkait kedinasan bukan pribadi.

“Ya kalau di luar agenda dinas, para ASN dilarang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Depok,” katanya.

Ia menambahkan ASN Depok sampai saat ini masih diperbolehkan menggunakan mobdin selama untuk keperluan kerja. Namun ketika sudah cuti bersama maka mobdin dilarang digunakan untuk keperluan pribadi.

“Dikembalikannya ke Balaikota saat jelang lebaran kalau sekarang masih di ASN masing-masing,” ucapnya.

Pihaknya akan memantau pergerakan dari para ASN dan tak segan-segan memberi sanksi siapa pun yang kedapatan mudik gunakan mobil dinas.
Ia menegaskan jika ada yang ketahuan menggunakan fasilitas pemerintah untuk mudik maka akan dikenakan sanksi.

“Kalau ada yang berani pakai fasilitas dinas, ASN akan kami kenakan sanksi. Sanksinya apa saja yang mengetahui pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),”katanya.

Kepala Inspektorat Depok, Firmanuddin menuturkan sanksi yang akan dikenakan oleh ASN yang menggunakan fasilitas dinas saat mudik beragam. Dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Apabila ada yang melanggar imbauan Walikota ini PNS akan dikenakan sanksi ringan dulu. Mereka akan ditindak oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok.

Selain mobil dinas, Pemkot Depok juga melarang PNS untuk menerima gratifikasi saat lebaran. Pasalnya penerimaan gratifikasi terbilang rawan di momen Lebaran.

Menurutnya hal ini untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukuman penerima dan pemberi gratifikasi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Apabila diketahui kedapatan menerima gratifikasi, diharapkan PNS segera melapor dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” jelasnya.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here