Walikota: People Power Hak Warga Negara

242
Mohammad Idris

Bojongsari | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris memiliki pandangan terkait rencana aksi massa pada 22 Mei (hari ini) yang bertajuk ‘People Power’ di depan Kantor KPU, Jakarta. Idris menilai bahwa people power merupakan hak warga negara.

“Hak warga tidak boleh dicegah-cegah, tetapi yang harus dijaga adalah keamanan,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (20/5) malam.

Namun begitu, Idris sangat berharap siapapun pemenangnya yang ditetapkan oleh KPU akan tetap mewujudkan kedamaian.

“Siapapun pemenangnya masyarakat memiliki hak mengontrol pemerintah, siapa pun pemenangnya. Kalau yang menang ummat Islam yang tergabung dalam 212 atau siapapun merasa memiliki hak itu kontrol, siapa pun pemenangnya nanti. Kalau pun yang menangnya Prabowo, ia pun harus diawasi terkait hal-hal yang menyangkut masalah dan keinginan inisiatif mereka, demikian juga yang menang Pak Jokowi juga harus dikontrol, diawasi dan dikawal,” tegasnya.

Terpisah Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengajak kepada seluruh warga Depok untuk menerima keputusan KPU tersebut.

“Karena keputusan itu adalah sudah berdasarkan dari mekanisme prosedur yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti kegiatan-kegiatan rekap secara berjenjang sudah dilakukan,” tandasnya, Selasa (21/5).

Karenanya, kata dia, atas keputusan tersebut tidak ada kata lain bagi masyarakat kecuali menerima.

“Kalau bahwa itu kemudian akan dibawa ke MK, kan memang mekanismenya demikian. Jadi itu prosedur yang sudah benar dan prosedur yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak yang akan mengajukan ke MK, jadi tidak ada masalah dan sah-sah saja karena memang itulah mekanisme yang diatur, itulah prosedur yang dibenarkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, tidak ada dampak secara umum di KPU Kota Depok. Pasalnya, kata dia, pihaknya telah menyelesaikan semua tahapan dengan lancar dan baik.

“Tidak ada kaitannya buat kami, siapapun pemenangnya ya itulah hasil pilihan dari masyarakat. Jadi tidak ada kapasitas kami untuk mengomentari, untuk menganulir dan lain sebagainya. Kita harus bersikap legowo bahwa itulah keputusan pilihan rakyat,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here