Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Perkuat Toleransi

18
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaran Kota Religius yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk masuk dalam Daftar Program Pembentukan Perda Tahun 2020, bukanlah bentuk polarisasi suku, agama, Ras dan antar golongan.

“Justru ini untuk memperkuat toleransi dalam beragama. Selama ini ada enggak bukti-bukti kami melakukan polarisasi antar agama, buktikan saja. Kami pun ikut mensuport terkait perizinan rumah ibadah itu kan ada mekanismenya dan porsinya dengan FKUB, segala hal yang direkomendasi oleh FKUB terkait pembangunan rumah ibadah baik itu masjid, gereja, pura dan lainnya kami support. Namun itu semua harus menghormati juga kondisi di lapangan serta adanya izin lingkungan,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Minggu (19/5).

Ia menambahkan, bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait Raperda tersebut.

“Kita tetap NKRI kok, kita bisa berargumentasi dan berfikir dewasa. Raperda ini juga sesungguhnya dimaksudkan untuk memperkuat sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama yang ada di Depok khususnya,” tegasnya.

Agar kata-kata itu bisa terukur dalam implementasinya, maka dibutuhkan peraturan daerah (Perda).

“Perda ini nanti menyangkut hal-hal yang tidak mengambil porsi kewenangan absolut dari Kementerian Agama. Misalnya mengurusi pendidikan madrasah, pernikahan maupun ibadah haji itu sudah wewenang mereka,” terangnya.

Idris mencontohkan, penerjemahan agama seperti halnya MTQ yang merupakan jelas kegiatan agama yang selama ini tidak dipermasalahkan. MTQ selama ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pusat yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama, karena dibutuhkan dewan juri yang betul-betul mengerti dan memahami tentang musabaqah.

“Begitu pun urusan haji, ini wewenang aboslut dari Kementerian Agama. Tetapi dalam implementasinya kami bantu fasilitasi seperti sarana dan prasarana transportasi antar jemput dan lainnya,” jelasnya.

Raperda Penyelenggaran Kota Religius yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok jika nanti menjadi Perda sesungguhnya dapat menguntungkan semua pihak pemeluk agama.

“Misalnya ada kegiatan PHBI berupa maulid maupun isra mi’raj yang digelar di balaikota, ini kan diakomodir oleh Kesos. Jadi bukan sentiment agama, mereka juga bisa masukkan dan pemerintah dapat mengakomodir kegiatan keagamaan yang dilakukan misalnya oleh ummat Budha dan agama lainnya secara proporsional untuk mengadakan kegiatan di balikota. Jangan sentimen duluan,” terangnya.

Idris juga mengajak kepada semua pihak untuk senantiasa memahami betul apa itu arti agama. Agama, kata Idris, yang terkait dengan ibadah-ibadah personal harus terefleksi dalam kehidupan sosial.

“Itulah agama, semua agama seperti itu. Misalnya ada ummat beragama yang rajin ibadah ke rumah ibadah namun mereka masih suka mabuk-mabukan dan berbuat dosa lainnya, itu enggak boleh dan enggak dibenarkan oleh agama mana pun,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Umum Komunitas Peci Torben Rando mengungkapkan, sejak zaman dahulu, religi tak pernah bertentangan nilai-nilai nasionalisme, kebhinekaan dan falsafah gotong royong di masyarakat.

“Justru sebaliknya, religiusitas yang menjadi penguat nilai-nilai positif yang merekatkan nasionalisme kita, kepribadian budaya kita dan kebhinekaan kita,” tandasnya.

Lahirnya konsep kebhinekaan di nusantara, sambungnya, disebabkan karena kelompok religi mayoritas mampu menunjukkan secara nyata dalam melindungi kelompok religi lain.

“Inilah pandangan kami, bahwa gagasan Walikota Depok tersebut adalah dalam rangka menguatkan kebangsaaan kita atas dasar nilai-nilai yang baik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya Badan Musyawarah DPRD Kota Depok menolak Raperda tentang Penyelenggaran Kota Religius yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk masuk dalam Daftar Program Pembentukan Perda Tahun 2020. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here