Gaji Dan Tunjangan Anggota DPRD Depok Nyaris Rp 40 Juta

287
Anggota DPRD Depok saat mengikuti rapat paripurna

Margonda | jurnaldepok.id
Gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kota Depok saat ini telah nyaris mencapai Rp 40 juta per bulan. Pada awal 2017 lalu gaji plus tunjangan anggota wakil rakyat tersebut masih berkisar Rp 24 juta per bulan. Hal itu didasari dengan revisi PP 24/2004 tentang hak keuangan dan admistrasi pimpinan dan anggota dewan.

Ketua Komisi D DPRD Depok, Pradana Mulyoyunanda mengungkapkan, sesungguhnya gaji pokok Anggota DPRD Depok hanya Rp 2,7 juta per bulan.

“Kalau sama tunjangan saat ini mencapai kurang lebih Rp 40 juta, semua sama untuk alat kelengkapan dewan dan itu mengacu kepada PP, kalau pimpinan beda tapi bedanya enggak jauh masih berkisar ratusan ribu,” ujar Pradana kepada Jurnal Depok, Selasa (14/5).

Ia menambahkan, tunjangan tersebut meliputi tunjangan kesehatan, perumahan, tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi. Dimana, sebelum adanya revisi PP 24/2004 masing-masing anggota dewan mendapatkan satu unit kendaraan yang bersifat pinjam pakai. Namun, setelah PP itu direvisi, anggota dewan tak lagi mendapatkan kendaraan operasional melainkan diganti dengan tunjangan transportasi.

“Gaji maupun tunjangan memang besar, namun pengeluaran anggota dewan pun besar. Karena dari gaji harus disisihkan untuk partai, konsituen dan kegiatan partai serta kegiatan di masyarakat. Seperti mau lebaran saat ini, kami harus menyiapkan THR untuk konsituen kami yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Partai Demokrat selalu rutin memberikan THR kepada pengurus partai mulai dari Pengurus DPC, PAC, Pengurus Ranting hingga ke cucu ranting.

“Di kami tidak ada bahasa ketutup atau balik modal, karena memang murni kami niatkan untuk pengabdian ke masyarakat. Ya kalau dihitung-hitung enggak mungkin ketutup apalagi balik modal, karena kan setelah dilantik jadi anggota dewan dari proses caleg itu kami harus terjun lagi ke masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya Sekretaris DPRD Kota Depok, Zamrowi Hasan mengungkapan bahwa pihaknya belum berencana mengusulkan kenaikkan gaji maupun tunjangan anggota DPRD Depok periode 2019-2024.

Terkait dengan gaji maupun tunjangan anggota dewan yang terpilih dan dilantik, Zamrowi mengatakan bahwa hal itu masih sama dengan anggota dewan periode 2014-2019.

“Masih sama, belum ada perubahan. Begitu juga dengan tunjangan maupun fasilitas lainnya. Kami akan koordinasi ke TAPD apakah mobil lama akan diganti dengan mobil baru, atau tetap memakai mobil yang lama,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mengubah gaji maupun tunjangan anggota dewan harus mendapat persetujuan pemerintah pusat.

“Karena gaji dan tunjangan mereka diatur oleh pusat, jadi tidak bisa ditambah atau dikurangi,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here