Pasca Pileg, Gairah Anggota Dewan Menurun

25
Terlihat kosong deretan kursi anggota DPRD Depok pada saat rapat paripurna kemarin

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Pasca pemilihan legislatif (Pileg) dan jelang masa berakhirnya jabatan anggota DPRD Depok periode 2014-2019 September mendatang, tingkat kehadiran anggota dewan dalam beberapa kali rapat paripurna kian memprihatinkan.

Dari jumlah 50 anggota dewan di DPRD Depok, terpantau belasan hingga puluhan anggota dewan tidak mengikuti rapat paripurna yang digelar sejak minggu kemarin. Ketidak hadiran mereka ada yang memberikan keterangan, namun banyak pula yang tanpa keterangan. Hal tersebut langsung ditanggapi santai oleh Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo.

“Intinya paripurna itu kalau membutuhkan jumlah kehadiran korum ya sudah, ini kan lembaga politik, enggak bisa juga diharuskan anggota DPRD hadir 100 persen, karena ini lembaga politik ya tergatung sikap politik mereka,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Kamis (2/5).

Pernyataan itu dikatakan Hendrik seusai memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang III tahun sidang 2018-2019. Ia menilai, banyaknya anggota dewan yang tidak hadir pada saat paripurna tidak masalah.

“Yang penting korum, kalau korum kami lanjutkan,” paparnya yang juga politisi PDI Perjuangan.

Hendrik tak memungkiri, pasca pileg ini intensitas anggota dewan meningkat dan itu dapat dimakluminya.

“Kami memahami, karena mereka orang politik dan memiliki tanggungjawab kepada partai politik dan konsituennya. Saat ini mungkin mereka masih melakukan koordinasi, terkait dengan kehadiran di mata orang minim dalam rapat paripurna, kami pikir selama itu masih korum enggak ada masalah,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Wakil Ketua II DPRD Depok, HM Supariyono. Ia mengingatkan kepada seluruh teman-temannya agar dapat mengikuti kegiatan paripurna.

“Ini adalah kewajiban kami, jadi betapapun sedang pemilu ya jangan sampai agenda-agenda di DPRD ini sampai tidak terlaksana,” tandasnya.

Namun begitu, ia juga memaklumi saat ini pileg belum berakhir (penghitungan suara,red) dan masih dalam kondisi kritis.

“Mereka masih banyak yang mengawal suara di PPK, itu harus dimaklumi juga,” jelasnya.

Politisi PKS itu mengatakan, dalam paripurna ada yang namanya pengambilan keputusan dan ada yang tidak mengambil keputusan.

“Kalau pengambilan keputusan memang harus korum, tidak mengambil keputusan ya tidak harus korum dan masih bisa dilaksanakan,”pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here