Ratusan Lapak PKL Ditertibkan

14
Anggota Satpol PP saat mengangkut gerobak milik PKL

Sukmajaya | jurnaldepok.id
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok selama dua hari sejak Rabu (24/4) hingga Kamis (25/4) menertibkan sekitar ratusan lapak Pedagang Kaki Lima di dua Kecamatan di Kota Depok.

Sasaran penertiban adalah puluhan gerobak dan lapak pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jalan Raya Proklamasi, Depok II Tengah, Kecamatan Sukmajaya.

Kepala Satpol PP Depok, Lienda Ratna Nurdiany mengatakan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan dan menegur agar pedagang tidak membuka lapak di trotoar dan pinggir jalan.

“Ada sekitar 30 lebih lapak milik pedagang yang kami tertibkan dan diangkut paksa ke mobil petugas Tramtib Depok karena berdiri di trotoar dan pinggir jalan,” ujarnya.

Lienda meminta pedagang harus mentaati aturan, karena badan jalan dan trotoar bukan untuk tempat jualan.

Ia menambahkan seharusnya pedagang berada di dalam kawasan Pasar Agung, bukan membuka lapak di pinggir jalan yang tentunya mengganggu kenyamanan pejalan kaki maupun pengendara lain.

Tidak hanya itu pihaknya juga menertibkan lapak PKL di kawasan sekitar Stasiun Depok Baru, Kecamatan Pancoran Mas.

Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Depok, R Agus Muhammad mengatakan pembongkaran paksa dilakukan karena tiga kali surat teguran ditambah surat perintah bongkar yang dilayangkan pihaknya tidak diindahkan PKL dan pemilik bangli.

“Kami sudah beberapa kali memberi teguran, tapi mereka tidak mengindahkan. Akhirnya kami bongkar paksa,”katanya.

Dalam surat teguran dan surat perintah bongkar yang dilayangkan, pihaknya meminta agar tidak berjualan hingga menutup pedestrian jalan dan badan jalan. Sebab hal itu melanggar aturan berupa Perda Depok.

Dengan penertiban diharapkan Jalan Baru Plenongan menjadi ramah bagi pejalan kaki dan tidak lagi macet yang disebabkan oleh pedagang.

“Pedestrian adalah hak pejalan kaki dan kami ingin menjamin itu. Selain itu keberadaan PKL hingga ke badan jalan kerap menjadi sumber kemacetan di sini,” ucapnya.

Ia menegaskan jika keberadaan PKL telah melanggar Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012, tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Tibum) serta Perda Depok tentang Mendirikan Bangunan.nCR-JD1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here