Aduh…Penghitungan Surat Suara Di Kecamatan Sawangan Belum Dimulai Dan Dua Kali Ditunda

5
PPK Sawangan saat melakukan tugasnya hingga larut malam, penghitungan surat suara terpaksa dua kali ditunda lantaran kekurangan logistik berupa kertas DA1 Plano

Sawangan | jurnaldepok
Hingga kini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawangan belum melakukan penghitungan suara baik untuk hasil pemilihan presiden maupun pemilu legislatif. Padahal, rapat pleno untuk itu telah dibuka secara resmi sejak beberapa hari lalu. Hal itu dikarenakan PPK Sawangan masih kekurangan kelengkapan logistik berupa kertas DA1 Plano.

“Kami tunda lagi karena kertas DA1 Plano nya belum ada. Besok jam 09.00 pagi (hari ini,red) kami akan lanjutkan kembali,” ujar Matobi, Ketua PPK Sawangan kepada Jurnal Depok, Jumat (19/4) malam.

Ia menambahkan, lembaran Plano yang kurang diantaranya untuk Plano DPR RI dan DPRD Provinsi.

“Kalau diteruskan juga akan nggak baik dan para saksi tidak terima, mereka meminta kami untuk menyediakan itu, karena itu kewajiban dari KPU untuk menyediakan logistik. Akhirnya disepakati bahwa kami akan mencetak kekurangan-kekurangan yang ada sampai lengkap dan dikasih waktu Sampai besok (hari ini,red) jam 09.00,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan KPU dan sedang dilakukan pencetakan.

“Memang sangat banyak yang dicetak dan mengantre di percetakan, jadi mohon bersabar. Pembukaan sudah, tinggal penghitungan. Perangkat komputer sudah siap, walaupun dibetulkan secara undang-undang kami menggunakan komputerisasi dengan program Situng, tetapi dari pihak saksi keberatan karena mereka tetap butuh manual, karena sistem komputerisasi sangat rentan untuk dilakukan kecurangan-kecurangan,” ungkapnya.

Berdasarkan simulasi penghitungan surat suara pada saat di Beji beberapa waktu lalu, untuk menghitung suarat suara di satu TPS memerlukan waktu kurang lebih 1 jam.

“Di kami ada 511 TPS, itu artinya butuh waktu 511 jam untuk menghitung seluruh surat suara. Namun kami menyiasatinya dengan membuat empat panel untuk mengurangi waktu lama. Peraturan yang dihitung adalah tetap per TPS jadi urutannya Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here