Tahapan Pilkada Segera Dimulai, Pembangunan Kantor KPU Belum Jelas

90
Walikota-wakil walikota Depok saat membuka acara Musrenbang tingkat kota

Margonda | jurnaldepok.id
Nasib pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok pada perencanaan pembangunan tahun 2020 belum menemui titik terang. Pasalnya, hal itu masih berkutat kepada ketersediaan lahan.

“Untuk tahun 2020 yang kami sedang cari lahannya, assetnya. Kemarin ada pemikiran asset hasil ‘ruslah’ dari instansi vertical yang akan diserahkan ke kami dan kami akan menyerahkan asset gedung mereka kepada pemerintah pusat, karena arahan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan seperti itu,” ujar Mohammad Idris, Walikota Depok usai membuka acara Musrenbang tingkat kota, Rabu (13/3).

Idris menambahkan, bahwa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan negosiasi. Jika hal itu dapat disepakati, kata dia, maka Pemerintah Kota Depok tidak perlu membeli lahan, tinggal membiayai untuk renovasi gedung yang ada.

“Renovasi untuk gedung tersebut dan bisa digunakan pada 2020, minimal gedung itu ketika sudah diserahkan ke kami maka kami akan renovasi terlebih dahulu. Diserahkan ke KPU atau tidak, nanti belakangan,” paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mendorong Pemerintah Kota Depok untuk bisa memperioritaskan pembangunan kantor KPU. Mengingat, kantor KPU menjadi penting sebagai penyelenggara pemilu.

“Sejak awal kami khususnya Komisi A mendorong masalah pembangunan kantor KPU. Memang masalahnya saat ini dari pihak Pemerintah Kota Depok bukan memberikan hibah tanah, tapi pinjam pakai, ini yang menjadi kendala dikarenakan oleh KPU pusat belum bisa disetujui karena mereka menginginkan hibah tanah,” tandasnya.

Yeti merasa bersyukur jika rencana ruslah kantor Kejaksaan Depok yang lama menjadi kantor KPU Depok dapat terealisasi.

“Alhamdulillah jika itu dapat terlaksana, pasti kami akan mendorong secepatnya karena bagaimana pun KPU ini kan sebagai penyelenggara. Jika penyelenggara tidak memiliki tempat yang repersentatif pastinya dalam bekerja akan terkendala,” terangnya.

Sebelumnya Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna berharap penuh pembangunan Kantor KPU Kota Depok dapat terwujud pada tahun 2020. Namun rupanya, dalam Musrenbang kemarin informasinya tidak muncul terkait item pembangunan Kantor KPU Kota Depok.

“Karena tahapan pilkada akan segera dimulai, tentu kami berharap agar pembangunan Kantor KPU dapat segera terealisasi. Mengingat, kantor yang ada saat ini pun sudah tidak layak lagi,” ungkapnya.

Di periode sebelumnya, pihak KPU sejak 2013 silam sesungguhnya telah mengajukan pembangunan kantor KPU. Hasil ajuan tersebut, pihaknya mendapat angin segar di mana pada sekitar 2016 telah dianggarkan sebesar Rp 5,4 miliar.

Namun sayang, anggaran tersebut tak terserap dan akhirnya pembangunan kantor KPU pun tidak dapat terwujud. Sementara anggaran Rp 5,4 miliar itu menjadi Silpa. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here