PN Depok Diminta Serahkan Uang Konsinyasi Tol Desari

69
Koban Tol Desari saat melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor BPN dan PN Depok beberapa waktu lalu

Limo | jurnaldepok.id
Pemilik Girik Letter C 675a Sunaryo Pranoto mendesak jajaran Kantor Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk segera menyerahkan uang Konsinyasi Tol sebesar Rp 129 milyar kepada pemilik Girik Letter C 675a selaku pihak yang paling berhak atas Uang Ganti Kerugian (UGK) atas lahan seluas 4,8 hektar diwilayah Rw 04 dan Rw 05 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo sudah lebih dari setahun mengendap di Kantor Pengadilan Negeri (PN).

“Sejak uang konsinyasi itu dititipkan di PN pada pertengahan Desember 2017 sampai sekarang tidak ada penjelasan soal kapan uang itu akan diserahkan kepada kami selaku pihak bersengketa, dan lebih ironis lagi tidak ada upaya sama sekali dari pihak Pengadilan untuk bernisiatif memediasi pihak bersengketa agar uang pembayaran tanah terkena tol itu dapat diterima oleh pihak yang berhak, ” ujar Sunaryo Pranoto kepada Jurnal Depok, kemarin.

Sementara Husen Sanjaya salah satu ahli waris pemilik tanah di Girik Letter C 675a mengaku bingung dengan kinerja BPN dan PN Depok terkait uang konsinyasi pembayaran tanah tol yang belum juga diserahkan kepada pemilik Girik Letter C 675a selaku pihak yang paling berhak atas pembayaran uang kompensasi tol Desari tersebut.

“Uang konsinyasi itu sudah lebih dari setahun mengendap di PN tanpa ada upaya mediasi atau hukum sebagai dasar untuk penyerahan uang konsinyasi tol milik kami, lalu kapan uang itu akan diserahkan kepada kami ?, ” ujar Husen Sanjaya.

Dikatakan Husen, pada prinsipnya pihaknya tidak ada lagi aksi unjuk rasa dalam upaya memperjuangkan haknya terkait uang pembayaran tol namun jika dalam waktu dekat ini Pengadilan Negeri tidak juga merealisasikan penyerahan uang kompensasi tol itu maka pihaknya akan berencana akan kembali menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Pengadilan dengan jumlah peserta lebih banyak dari peserta unras pada 9 Januari silam.

“Lihat saja kami enggak hanya sekedar bicara tapi kami akan lakukan aksi unjuk rasa kedua dengan jumlah peserta jauh lebih besar daripada unjuk rasa pertama pada tanggal 9 Januari lalu jika dalam waktu dekat uang pembayaran tanah kami belum juga diserahkan kepada kami oleh Pengadilan Negeri dan perlu dikerahui bahwa permasalahan 7 SHGB Megapolitan dan uang konsinyasi tol sebesar Rp 129 milyar kini menjadi perhatian khusus Pokja IV dibawah lembaga Kepresidenan, ” tegas Husen Sanjaya. n Asti Ediawan

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here