Laporan: Rahmat Tarmuji
Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, masih berjumlah puluhan.
Didasari hal itu, pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Duren Seribu (Duser) kembali mengajukan perbaikan RTLH. Rencananya, tahun ini Duser bakal kebagian jatah perbaikan RTLH sebanyak 17 unit.
“Tahun 2018 lalu kami mendapat jatah 13 unit dan tahun ini Alhamdulillah kelurahan kami mendapat 17 unit perbaikan RTLH,” ujar Lukman Jafet, Ketua LPM Kelurahan Duren Seribu kepada Jurnal Depok, kemarin.
Pernyataan tersebut diungkapkan Lukman di sela-sela acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan di Taman Wisata Herbal Insani.
Ia menambahkan, bahwa alokasi dana RTLH tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni Rp 18 juta per unitnya.
“Meskipun setiap tahunnya dilakukan perbaikan RTLH, namun jumlahnya saat ini masih banyak yakni sekitar 50 unit lagi. Jumlah tersebut tersebar di 11 RW,” paparnya.
Namun begitu, dirinya akan terus mengusulkan pembangunan RTLH kepada pemerintah kota mengingat masih banyaknya jumlah RTLH di wilayahnya. Dirinya merasa bersyukur untuk tahun depan nominal bantuan meningkat per unitnya dari semula Rp 18 juta menjadi Rp 25 juta.
“Kami tentunya bersyukur kepada Pemerintah Kota Depok atas perhatiannya untuk pembangunan RTLH di wilayah kami,” katanya.
Tak lupa, Lukman juga menyampaikan terimakasihnya kepada Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo yang telah memberikan dana aspirasinya untuk wilayah Duren Seribu sebesar Rp 2,5 miliar untuk pembangunan drainase, jalan lingkungan dan posyandu.
“Itu kami peroleh dari hasil pendekatan kami (LPM,red) kepada Ketua DPRD, Alhamdulillah beliau sangat respon dan menggelontorkan dana aspirasinya di wilayah kami, terimakasih,” ungkapnya.
Kepala Bidang Program Bappeda Kota Depok, Reni Siti Nuraeni mengatakan, dasar pembangunan RTLH harus masuk terlebih dahulu ke dalam Basis Data Terpadu (BDT).
“In Sya Allah setiap tahun ada alokasi untuk RTLH, selama datanya sudah diselesaikan. Memang sepertinya ada kenaikan karena ada perubahan Perwal jadi kami menyesuaikan,” terangnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Hj Qonita Luthfiyah yang hadir dalam kesempatan itu meminta kepada stakeholder kelurahan agar dapat mengusulkan pembangunan yang berskala prioritas.
“Pembangunan fisik memang penting, namun jangan dilupakan juga pembangunan non fisik seperti pengembangan SDM di wilayah Duren Seribu ini,” katanya.
Hadir dalam kesempatan itu Camat Bjongsari, Lurah Duren Seribu, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama. n Rahmat Tarmuji
