Ditanya Uang Konsinyasi Tol Desari, Ketua PN Ngaku Lagi Sibuk

182
Soebandi

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok, Soebandi belum mau memberikan keterangan perihal adanya tuntutan warga terkait uang konsinyasi Tol Desari dengan pemilik Girik Letter C 675a atas lahan seluas lebih dari 19 hektar di wilayah RW 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo.

“Nanti saja, kami masih sibuk,” ujarnya langsung bergegas ke lantai dua, Rabu (16/1).

Sebelumnya Humas Pengadilan Negeri (PN) berjanji akan memberi penjelasan terkait kisruh uang konsinyasi Tol Desari kepada pihak pemilik Girik Letter C 675a maksimal dua pekan.

“Nanti kami akan memberikan keterangan resmi mohon sabar, kami minta waktu paling lama dua minggu,” katanya.

Sebumnya, para pemilik lahan terkena Tol Depok – Antasari (Desari) diwilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pengadilan Negeri (PN) dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, guna memperjuangkan hak terkait pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) atas lahan seluas 4,8 hektar senilai Rp 129 miliar dan pembatalan 7 Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) atas nama PT Megapolitan Developments Tbk diatas lahan milik warga.

Husen Sanjaya, salah satu pemilik lahan Sanjaya yang bertindak sebagai Koordinator pada aksi demonstrasi mengatakan, pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor BPN Depok merupakan upaya lanjutan dari para pemilik lahan yang telah dizolimi oleh para oknum pejabat BPN dan PN Depok prihal penerbitan 7 Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) diatas lahan Girik Letter C 675a milik warga dan penyerahan uang konsinyasi tol kepada PT Megapolitan sebagai salah satu pihak bersengketa tanpa proses musyawarah dan putusan peradilan.

“Ada dua permasalahan yang kami tuntut diantaranya pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) nomor 433, 434, 435, 436, 437, 441 dan SHGB nomor 442 karena diatas lahan tersebut sudah ada bukti kepemilikan berupa Girik Letter C 675a yang belum pernah di over alih atau diperjual belikan kepada pihak lain, ” ujar Husen Sanjaya kepada Jurnal Depok, kemarin.

Selain prihal penerbitan 7 SHGB diatas lahan Letter C 675a pihaknya juga mempertanyakan soal uang konsinyasi sebesar Rp 129 milyar yang dititipkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tol Desari kepada Pengadilan Negeri (PN) Depok pada tanggal 14 Desember 2017 yang kemudian diserahkan kepada Melani selaku pimpinan PT Megapolitan pada tanggal 18 Desember 2017. n CR1-JD-Asti

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here