Proyek Pembangunan Tak Berjalan Baik, Ketua DPRD Gregetan

105
Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo saat memimpin rapat paripurna penyampaian hasil reses

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo nampak geregetan dengan daya serap anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemeritah Kota Depok. Pasalnya, ia menilai banyak kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal terlebih kegiatan fisik.

“Salahnya ada di pelaksana teknis, karena kami sudah anggarkan dan ketuk palu serta sudah melalui pembahasan di Banggar dan TAPD. Tapi ternyata ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti hal nya RTLH,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Senin (17/12).

Ia mengatakan, proyek RTLH yang notabene untuk warga tidak mampu di tahun ini hanya terserap kurang dari 50 persen.

“Ada yang dilaksanakan, namun ada juga yang nol persen artinya tidak dilaksanakan sama sekali. Sementara saat ini sudah masuk musim penghujan, anggaran untuk RTLH mencapai puluhan miliar karena tersebar di setiap kecamatan,” paparnya.

Lebih lanjut ia meminta kepada pemerintah kota agar RTLH ini tidak hanya sekedar dilihat dari statusnya RTLH, namun harus dilihat bahwa hal itu merupakan kebutuhan bagi warga yang tidak mampu.

“Perencanaan sudah siap namun pelaksanaannya yang tidak benar. Uangnya ada dan sudah kami ketuk palu namun pelaksanannya tidak ada,” ungkapnya.

Tak hanya masalah RTLH, politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti proyek infrastruktur yang dinilainya gagal. Ia menilai, banyak kegiatan di Dinas PUPR hingga akhir tahun ini belum 100 persen diselesaikan.

“Bahkan info dari masyarakat kemungkinan ada yang tidak bisa selesai dan harus cut off. DPRD tidak pernah terlambat ketuk palu dalam penganggaran, makanya Pemerintah Kota Depok selalu mendapat penghargaan WTP, itu salah satunya kami tidak pernah terlambat menyetujui anggaran,” katanya.

Untuk penganggaran, sambungnya, sesungguhnya sudah diketuk palu menjelang akhir tahun atau paling lambat pada November. Dengan begitu, kata dia, sesungguhnya kegiatan proyek pembangunan bisa dilakukan di awal tahun.

Pernyataan tersebut diungkapkan Hendrik usai memimpin rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil reses yang dibacakan oleh masing-masing fraksi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Veronica Wiwin Widarini mengatakan Untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hendaknya pemerintah kota agar memprioritaskan proses pembangunannya.

“Karena pembangunan RTLH ini masih belum maksimal. Untuk itu perlu dilakukan survey segera ke wilayah-wilayah yang masih memerlukan renovasi rumah yang memang benar harus diperbaiki,” terangnya.

Sementara itu Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok, Zeni Faizah mengungkapkan beberapa catatan hasil reses fraksinya baik yang terkait dengan leading sector Komisi A, B, C dan D.

“Mengingat pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi dan perhatian utama dari warga Depok, maka kami meminta agar program perbaikan jalan jembatan, betonisasi jalan lingkungan, normalisasi saluran air, kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan yang rusak, tetap dilanjutkan,” ungkapnya.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dalam sambutannya menyampaikan menyambut baik hasil reses para wakil rakyat tersebut. Menurutnya, pemerintah akan menindaklanjuti hasil reses asal sesuai dengan kemampuan APBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kota Depok.

“Kami senantiasa mendukung hasil reses yang dapat berkontribusi positif untuk menjadikan Depok unggul, nyaman dan religius,” katanya.

Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan siap berkolaborasi dengan DPRD demi meningkatkan pelayanan masyarakat. Dukungan serta masukan yang selalu diberikan kepada pemerintah akan dijadikan pedoman kinerja pemerintah selanjutnya.

“Terima kasih masukan dari anggota dewan. Hasil reses ini akan kami tampung dan disampaikan kepada para Perangkat Daerah (PD),” jelasnya.

Pradi menambahkan, dalam tiga tahun kepemimpinnya bersama Wali Kota Depok Muhammad Idris, pihaknya telah membuat skala prioritas atas kebutuhan mendasar masyarakat. Terlebih, skala prioritas tersebut sejalan dengan masukan dari para anggota DPRD Kota Depok.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, Pemkot Depok sangat berbesar hati dalam menerima masukan baik kritik dan saran terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kesehatan, pendidikan, ekonomi telah ada dalam skala prioritas kami. Hal itu sejalan dengan dorongan yang disampaikan teman-teman di DPRD. Mari kita bekerja dan mudah-mudahan semua dapat terwujud,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here