PT Megapolitan Caplok Tanah Warga?

498
Sunaryo Pranoto

Limo | jurnaldepok.id
Sunaryo Pranoto, pemilik lahan 19 hektar di Rw 04 dan Rw 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, mempersoalkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) 433,434,435,436,437 dan 441 serta 442 atas nama PT Megapolitan Developments Tbk.

Pasalnya, kata dia, diatas lahan tersebut jelas ada alas hak yang lebih kuat yakni Girik 675a atas nama dirinya yang hingga saat ini belum pernah diperjual belikan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

“Kami mempertanyakan dasar dari penerbitan 7 SHGB atas nama PT Megapolitan Developments Tbk diatas lahan milik kami, karena sejak lahan itu kami beli pada tahun 1974 sampai sekarang belum pernah kami jual atau kami hibahkan kepada pihak lain,” ujarnya, kemarin.

Ia mengatakan, bahwa dirinya baru mengetahui permasalahan itu saat muncul wacana pembangunan Tol Depok – Antasari (Desari). Dimana, sebagaian lahannya tergerus proyek Tol. Dirinya sempat diminta oleh BPN untuk mengajukan persyaratan pemberkasan untuk pengukuran lahan.

“Namun kami kaget saat mendapat kabar bahwa di atas lahan kami itu masuk pada peta bidang lahan SHGB milik Megapolitan, kami sudah melaporkan prihal ini ke Pokja IV kepresidenan dan Dirjen Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN pusat telah menindaklanjuti laporan itu dengan memerintahkan kepada Korwil BPN untuk menganulir 7 SHGB produk BPN itu,” paparnya.

Namun sampai sekarang, kata dia, instruksi Dirjen ATR ternyata belum dilaksanakan oleh BPN Depok dan ini yang menjadi cikal bakal munculnya polemik antara dirinya dengan PT Megapolitan.

Dikatakannya, dalam suratnya Dirjen ATR BPN pusat memerintahkan kepada Korwil BPN Jawa Barat untuk menyampaikan risalah penerbitan 7 SHGB atas nama PT Megapolitan yang dinyatakan salah prosedur sehingga harus dianulir oleh BPN Depok.

“Sudah jelas dalam suratnya ATR BPN memerintahkan agar BPN Depok segera menganulir 7 SHGB atas nama PT Megapolitan karena non procedural. Tapi ternyata instruksi ATR BPN pusat diabaikan oleh BPN Depok, entah dengan alasan apa sehingga sampai saat ini belum juga melaksanakan perintah dari Dirjen ATR dan apakah ini bukan bentuk pembangkangan, ” tegas Sunaryo.

Untuk itu Sunaryo menegaskan akan kembali meminta kepada ATR BPN pusat agar kembali mengeluarkan rekomendasi lanjutan untuk menganulir 7 SHGB milik PT Megalolitan. n Asti Ediawan

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here