Kiai Ma’ruf Cawapres, Ini Kata Idris

500
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris turut mengomentari majunya Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana, Joko Widodo.

Namun begitu, Idris juga menanggapi status Kiai Ma’ruf yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua MUI.

“Kami tidak tahu aturan di internal MUI seperti apa, apakah ketika ia mencalonkan pejabat Negara harus mundur atau tidak. Namun etika yang harus dilakukan di dalam yang kami tahu harus berhenti,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (13/8).

Ia mencontohkan, saat itu ada anggota komisi MUI daerah yang mencalonkan diri sebagai caleg, maka orang tersebut mundur dari jabatannya.

Idris yang juga aktif di MUI Kota Depok mengatakan, masuknya ulama sebagai calon umaro merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan hak warga Negara dan tidak perlu dipersoalkan.

“Kan dulu saya juga guru ngaji, memang sempat ada yang mempermasalahkan. Kami bilang pemerintahan ini ialah pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Hal itu harus dipegang oleh orang yang paham dengan kepemimpinan, bukan orang yang membidangi ekonomi saja,” paparnya.

Yang namanya pemimpin, sambungnya, baik di kota maupun Negara harus mengayomi komponen masyarakat, bukan ekonom saja namun para ustad juga harus diayomi yang selama ini tidak diberdayakan.

Dikatakannya, kriteria kepemimpinan ini harus dijalankan secara jujur dan adil. Semisal, kata dia, masyarakat menuntut keadilan dari semua.

“Yang penting keadilan kok. Misalnya terkait pemeriksaan kesehatan, selama ini ada enggak transparansi?, harusnya ada dari RSPAD, buka saja. Ketika dalam tes misalnya, kami tidak boleh malakukan treadmil ketika tensi naik, harusnya dibuka semua biar masyarakat tahu,” ungkapnya.

Dirinya berharap, pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah dan negara dapat benar-benar jujur dan transparan.

“Kalaupun tidak dipublish, namun harus benar-benar jujur sehingga rekomendasinya menyatakan benar kalau orang ini tidak layak menjadi pemimpin atau jadi pejabat, karena resikonya tinggi, dari pada nanti ketika sudah menjabat dan tiba-tiba ada sesuatu dalam perjalannya, kan repot juga, uang negara lagi yang dipakai,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here