Polemik Uang Konsinyasi Tol Desari Terus Memanas

216
Sunaryo Pranoto saat menunjukkan bukti surat yang ditujukan ke Presiden RI

Limo | jurnaldepok.id
Sejumlah pihak yang bersengketa atas Uang Ganti Kerugian (UGK) tol Depok -Antasari (Desari) sebesar Rp 129 mliar yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Depok 14 Desember 2017 silam bertekad akan terus mendesak kepada pihak Pengadilan untuk segera melakukan langkah sebagaimana mestinya, agar uang pembayaran lahan seluas 4,8 hektar di wilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, itu dapat diberikan kepada pihak yang berhak sesuai kekuatan data kepemilikan dan kaidah hukum yang berlaku.

Sunaryo Pranoto salah satu pihak bersengketa mengatakan tidak akan pernah berhenti memperjuangkan haknya atas pembayaran lahan miliknya tersebut lantaran kata dia berdasarkan alas hak lahan dirinya lebih kuat dibanding rivalnya PT Megapolitan yang juga menjadi salah satu pihak bersengketa atas lahan tersebut.

“Alas hak saya berupa Girik Letter C nomor 675a yang telah tercatat di registrasi buku Letter C Kantor Kelurahan sejak tahun 1974 dan itu jauh lebih valid jika dibandingkan dengan alas hak PT Megapolitan berupa Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) tahun 1982, ” ungkap Sunaryo kepada Jurnal Depok, kemarin.

Pernyataan yang sama dilontarkan oleh Husen Sanjaya yang juga memiliki lahan ribuan meter dihamparan tanah yang sama.

“Pada tanggal 14 Desember 2017 kami diundang oleh BPN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tol Desari untuk menyaksikan penitipan uang pembayaran tanah milik kami di Pengadilan Negeri lantaran lahan itu juga diklaim oleh PT Megapolitan Developments Tbk tapi anehnya empat hari setelah itu tepatnya pada tanggal 18 Desember 2017 uang konsinyasi tol yang dititipkan di Pengadilan diberikan kepada Bos PT Megapolitan Melani Lowas dan bukti penerimaan itu tercatat di 7 lembar Cek tunai Bank BTN dan hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam polemik uang konsinyasi tol Desari sebesar Rp 129 miliar, ” tandas Husen.

Dia menambahkan, setelah pihaknya mengungkap permasalahan uang konsinyasi dalam beberapa pekan terakhir, dirinya banyak mendapat teror dan intimidasi dari berbagai yang intinya meminta agar permasalahan ini tidak diumbar di media.

“Banyak yang telepon saya dan bapak Naryo untuk menghentikan bercuit di media tapi kami tidak akan berhenti sebelum kami mendapatkan keadilan atas kompensasi lahan milik kami karena itu mutlak merupakan hak kami sebagai pemilik tanah tersebut, ” pungkas Husen. n Asti Ediawan

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here