Pasar Kemirimuka Tak Bisa Dibangun Apartemen

192
Anggota Dewan Pimpinan Daerah DPR RI, Ayi Hambali saat disambut oleh pedagang pasar Kemirimuka

Beji | jurnaldepok.id
Surat Keputusan Gurbernur Jawa Barat no 593.82/SK/AGR-DA/177-86, Tertanggal 28 Desember 1986, menyatakan lahan Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji, merupakan tanah negara dan tidak bisa dibangun apapun selain pasar tradisional.

Anggota Dewan Pimpinan Daerah DPR RI, Ayi Hambali saat berdialog dengan pedagang pasar Kemirimuka mengatakan, lahan Pasar Kemirimuka adalah tanah negara, berdasarkan Pasal 2 SK Gubernur Jabar no 593.82/SK/AGR-DA/177-86, Tertanggal 28 Desember 1986.

“Kami tetap meyakini lahan tersebut merupakan milik negara, dan kami menginginkan tanah tersebut kembali dikelola oleh negara,” ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan, lahan Kemirimuka tidak bisa dibangun apapun selain dijadikan pasar tradisional, dan pasar Kemirimuka merupakan tujuh pasar tradisional di Kota Depok.

Di lokasi yang sama Ketua Gabungan Pedagang Pasar Kemirimuka, Karno Sumardo menambahkan, lahan Pasar Kemirimuka merupakan lahan milik negara sehingga tidak ada yang bisa memiliki secara pribadi kecuali pemerintah itu sendiri.

Pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor: 593.82/SK.216.S/AGR-DA/177-86 dalam putusannya, yang menyatakan pihak pengembang dalam hal ini PT Petamburan Jaya untuk menyerahkan aset dan lahan kepada Pemkot Depok.

“Kan putusannya jelas, kalau sudah lima tahun pengelolaan harus sudah dikembalikan ke pemerintah, kami yakin lahan Pasar Kemirimuka merupakan tanah negara,”tandasnya.

Dia mengatakan, upaya yang dilakukan pihaknya dengan perlawanan hukum atau mengajukan gugatan sebagai pihak ke tiga, agar putusan pengadilan dan rencana ekskusi lahan pasar, dibatalkan adalah sesuatu yang wajar.

Sebab, kata dia, putusan dan rencana eksekusi itu akan sangat merugikan ribuan Pedagang Pasar Kemiri Muka yang sudah selama puluhan tahun berjualan di sana.

Kuasa Hukum para pedagang Pasar Kemiri, Leo Prihardiansyah menegaskan bahwa perlawanan hukum atau Derden Verzet dengan mengajukan gugatan ke beberapa pihak, merupakan upaya penolakan pedagang terhadap putusan pengadilan dan MA yang memerintahkan agar lahan Pasar Kemiri Muka segera dieksekusi.

“Kami akan terus melawan sampai putusan eksekusi dibatalkan, dengan segala upaya hukum yang ada,” katanya.

Pihak yang digugat dalam Derden Verzet yang dilakukam pihaknya ke PN Depok adalah PT Petamburan, BPN Kota Depok, PN Bogor serta Pemerintah Kota Depok.

“Jadi ada empat pihak atau instansi yang kami gugat. Karena empat instansi tersebut punya kaitan terhadap persoalan ini, dan putusan agar lahan Pasar Kemiri Muka dieksekusi,” pungkasnya. n CR1

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here